Sinyal PDIP usung Risma di Pilgub DKI kian menguat

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum punya jago untuk dimajukan dalam Pilgub DKI 2017. PDIP masih menjaring bakal calon gubernur DKI yang nanti akan diusung buat lawan incumbent Basuki T Purnama.

Calon PDIP tentu paling dinanti. Sebab, PDIP partai pemenang pemilu dan memiliki suara terbanyak di DKI. Tanpa harus koalisi, PDIP bisa usung calon sendiri.

Di internal, ada nama Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat. Keduanya memang tak asing lagi di Jakarta. Boy adalah mantan Ketua DPD PDIP Jakarta, sementara Djarot masih menjabat wakil gubernur DKI.

Namun di luar nama itu, sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga belakangan semakin mencuat. Bahkan beberapa waktu lalu beredar foto deklarasi dukungan kepada Risma buat Pilgub DKI di depan kantor DPP PDIP di Jakarta.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'deklarasi dukungan Tri Rismaharini sebagai Cagub DKI 2017-2022.

Tak jelas siapa mereka, siapa yang menggerakkan. Sosok Risma memang diyakini satu-satunya yang bisa mengimbangi elektabilitas dan popularitas Ahok di DKI.

Hanya saja, sejak digadang maju, Risma sudah mentah-mentah menolak. Bahkan dia sudah bicara dengan sang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya sudah sampaikan itu ke Bu Mega waktu saya menang Pilkada Surabaya," ujar Risma di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).

Menurut dia, Mega pun tak masalah dengan penolakannya itu. Meski Mega hanya menjawab singkat.

"Seingat saya (jawaban Ibu Megawati) itu, 'Gitu toh, Mbak'. Seingat saya itu jawabannya. 'Gitu toh, Mbak'. Ya saya jawab, 'Iya'," terang Risma.

Alasan Risma menolak cuma satu, ingin menyelesaikan tugas di Surabaya sampai selesai. Dia tak ingin mengkhianati warga Surabaya hingga 2020.

"Endaklah. Saya sudah sampaikan saat saya terpilih jadi wali kota Surabaya bahwa saya punya janji dengan warga Surabaya. Saya enggak bisa kemudian saya lepas begitu saja," tandasnya.

Namun, penolakan Risma dinilai bukan berarti tak bisa diusung oleh PDIP di Jakarta. Sebagai kader PDIP, Risma diwajibkan ikut perintah partai.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai, masih ada kemungkinan besar bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Meskipun, sejak awal Risma sudah menyatakan menolak dan tak mau membohongi warga Surabaya.

Komarudin mengatakan, Risma tak bisa menolak perintah partai. Terlebih itu direkomendasikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya bilang politik itu kemungkinan. Bisa saja terjadi. Sebagai kader tidak bisa (menolak). Kalau partai memerintahkan, tidak ada bilang tidak bisa. Pasti harus dilaksanakan," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Anggota komisi II DPR tersebut menjelaskan bahwa, saat ini calon kepala daerah PDIP untuk 156 wilayah tengah ditutup. Selanjutnya akan ada fit and proper test terkait faktor psikologis, kepemimpinan, daya juang, hingga kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

"Masih diverifikasi sekarang. Nanti diserahkan ke DPP, baru kita lakukan proses psikotes dan wawancara," tuturnya.

Menurut Komarudin, ada beberapa kader yang sebelumnya tidak melalui proses uji kelayakan, namun biasa diusung menjadi kepala daerah. Salah satunya ialah Presiden Jokowi.

"Jokowi ditugaskan jadi presiden tidak lewat proses fit and proper test segala, tapi langsung ditugaskan," pungkasnya.