Follow
Sinyal Sosial: Data akurat bisa pangkas ongkos pemenangan politik
Merdeka.com - Chief Data Evangelist Sinyal Sosial, Pangeran Siahaan menilai biaya pemenangan politik dapat dipangkas dengan kekuatan data. Selain itu, menurut dia, kekuatan data pun mampu membuat proses demokrasi menjadi lebih sehat.
"Ketika kandidat memiliki data yang tepat dan akurat, biaya proses pemenangan politik dapat ditekan menjadi semakin efisien," kata Pangeran dalam diskusi bertajuk 'Memangkas Ongkos Politik dengan Kekuatan Data' di Jakarta, Kamis (19/11).
Pangeran menjelaskan pentingnya mengetahui kekuatan data. Dinilai dia, seorang bakal calon tidak bisa menyusun strategi bagaimana memenangkan pilkada jika hanya mengandalkan popularitas.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Bagaimana proses pemilu berlangsung? Proses pemilu melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Bagaimana proses Pilkada dilakukan? Pilkada artinya adalah suatu proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pilkada dilaksanakan secara berkala dan melibatkan pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.
-
Bagaimana Pemilu dan Pilkada dilakukan? Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
"Ketika kandidat sekadar tahu mereka lebih populer dan tingkat keterpilihannya lebih tinggi, informasi ini belum bisa langsung dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemenangan," ujar dia.
"Data yang banyak beredar saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya data popularitas dan elektabilitas," tambahnya.
Senada dengan Pangeran, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Dia menganggap sistem yang ada saat ini membuat proses pemenangan politik menjadi mahal.
"Ongkos politik mahal karena calon tidak tahu menang itu seperti apa. Sistemnya mahal," pungkas dia.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Peningkatan akses informasi lebih mudah, memilih sumber informasi yang kredibel, hingga menganalisis data dari berbagai sudut pandang dirasa sangat penting.
Baca Selengkapnya
Para petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.
Baca Selengkapnya
Tidak ada anggaran khusus Pilpres di Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.
Baca Selengkapnya
Pemilu.Ai pun hadir sebagai platform yang dapat digunakan para caleg untuk memudahkan mereka berkampanye.
Baca Selengkapnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca Selengkapnya
Tak segampang membalikan telapak tangan untuk membuat harga internet murah.
Baca Selengkapnya
Data diolah dengan metodologi ilmiah yang dilakukan beberapa ahli riset dan survei, praktisi media dan cyber di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
Gaji tim sukses Pilkada 2024 pun bermacam-macam. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000 per hari.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya