Follow
Sistem pemilu di Indonesia dinilai belum jelas
Merdeka.com - Mantan Ketua Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Subekti menilai sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia belum memiliki kepastian, baik secara sistem penegakan hukum maupun sengketa pemilu.
Semestinya, kata dia, pemerintah dapat membenahi dua permasalahan tersebut supaya demokrasi negeri ini dapat berjalan lebih baik.
"Sistem penegakan hukum belum baku, dan sengketa pemilu hukum yang belum lengkap," ujarnya di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/7).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Bagaimana Pemilu diselenggarakan? Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu di Indonesia yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Bagaimana asas Pemilu di Indonesia diterapkan? Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017), terdapat enam asam pemilu yakni Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut ini penjelasannya:
-
Bagaimana Pemilu dan Pilkada dilakukan? Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Bagaimana Pemilu dilakukan? Pemilu adalah suatu proses seleksi pemimpin, di mana masyarakat memilih antara para elit politik yang bersaing.
Menurutnya, tahapan pemilu harus dapat menyederhanakan sistem penegak hukum yang berlaku. Semisal, adanya hukum pidana pemilu. "Ada dewan penegak hukum pemilu setidaknya," ungkap dia.
Ramlan menambahkan, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah, sebab partai politik (Parpol) tidak mampu merumuskan UU Pemilu, sehingga perlu ada yang mewakili.
"Pemilu memenangkan agar program yang ditawarkan cocok kehendak pemilih, dan pimpinan rancangan UU publik sesuai kehendak rakyat," tuntasnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca Selengkapnya
Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca Selengkapnya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca Selengkapnya
Asas pemilu adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil.
Baca Selengkapnya
Berikut kumpulan pertanyaan tentang pemilu dan jawabannya.
Baca Selengkapnya
Muncul isu skenario tunda pemilu pada awal tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca Selengkapnya
Pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya