Siti Zuhro: Kali ini Pak Jokowi cerdas tidak keluarkan Perppu

Merdeka.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengapresiasi Presiden Jokowi urung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) untuk memecah kebuntuan prosesi Pilkada serentak 2015.

Namun pengunduran waktu pendaftaran bagi 7 daerah karena calon tunggal, menurut Siti, hal itu tidak cukup.

"Kali ini Pak Jokowi cerdas tidak mengeluarkan Perppu. Kita mintakan untuk memberikan waktu bagi partai di 7 daerah itu secara serius bukan 3 hari, bukan 7 hari menurut saya gak cukup," kata Siti di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/8).

Bagi Siti pengunduran tersebut tak cukup untuk mengusung pasangan calon. Di sisi lain, menurutnya, terkait kasus calon Wakil Wali Kota Surabaya dari Partai Demokrat, Haries yang melarikan diri merupakan contoh mempertahankan harga diri. Sebab jika memaksakan diri kemungkinan besar tak mungkin menang.

"Kalau satu partai bisa mengusung sendiri oke. Tapi kalau berkoalisi butuh berbicara dan sebagainya, masalah dana juga, masih masalah orang dicalonkan kalau jadi boneka mereka juga punya harga diri. Buktinya di Surabaya lari kan," jelasnya.

Siti juga menegaskan bahwa substansi masalahnya sebenarnya bukan pada mekanisme Pilkada. Akan tetapi pada partai politiknya.

"Saya yakin partai politik tidak happy saat ini. Berat bebannya. Sekarang menghadapi rasa berat yang sama," pungkasnya.

Di sisi lain, bagi Siti, seharusnya partai politik tetap berani mengusung calonnya, meskipun besar kemungkinan akan kalah bersaing. Sebab pencalonan mulai saat ini bisa dipetik buahnya dalam jangka panjang. Namun hal tersebut bagi Siti merupakan proses panjang untuk mematangkan kader.

"Kalau pun tidak sekarang menang, kita harapkan investasi untuk yang akan datang. Jadi partai politik jangan juga loncat-loncat berpikirnya. Untuk memenangkan calonnya itu juga perlu uji coba," tandasnya.

Siti juga menyayangkan bahwa strating point pilkada serentak sudah diwarnai hal yang betul-betul tidak memberikan pembelajaran positif. Menurutnya hal ini mengulang semua perilaku distortif yang pernah dilakukan dalam Pilkada sebelumnya.

"Menurut saya sia-sia kita melakukan pilkada ini. Gak ada manfaatnya pilkada ini karena korelasinya sudah bisa kita prediksi akan negatif baik terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, kemajuan daerah, pemberdayaan masyarakat," tutupnya.