Siti Zuhro: Nyagub Jakarta tidak murah, transaksional sulit hilang
Merdeka.com - Pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah di depan mata. Tetapi sejumlah partai belum memunculkan calon yang akan diusung dalam Pilkada nanti, sebut saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro berpendapat, warga DKI Jakarta saat ini tengah menunggu calon gubernur yang betul-betul serius untuk maju. Dengan harapan, masyarakat disediakan dengan banyak pilihan figur.
"Kita betul-betul mampu hadirkan calon yang sungguh-sungguh. Bukan menunggu dua tiga bulan sebelumnya. Setahun itu sudah niat jadi gubernur, jadi berniat," terang di sela-sela diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
-
Bagaimana PDI Perjuangan menyaring calon gubernur? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
Saat ditanya apakah ada dugaan transaksional partai-partai yang belum memunculkan calon gubernur termasuk PKS, Siti pun tak membantahnya.
"Kayaknya transaksional belum rendah, mahar politik belum hilang, mahar politik tidak tertutup kemungkinan. Yang jelas untuk jadi calon di DKI Jakarta tidak murah. Transaksional enggak bisa lepas. Berat, melihat pengalaman Pilkada 2015 lalu," lanjut dia.
Kondisi tersebut juga bisa membuat sejumlah partai kalah start dalam mengajukan calon gubernur di Pilkada DKI 2017 ke publik. Sebab, kata Zuhro, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan calon yang akan diusung kepada masyarakat.
"Menurut saya untuk calon-calon ini sudah saatnya, ini sudah terlambat. Karena kita tidak ingin muncul calon tunggal," kata Zuhro.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaPolitik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca SelengkapnyaBakal calon presiden Prabowo Subianto bicara mengenai sistem politik yang Indonesia yang terlalu mahal
Baca SelengkapnyaMenurut mantan Wali Kota Surabaya ini, memimpin suatu daerah memiliki tanggung jawab yang besar
Baca SelengkapnyaAktris Nirina Zubir menghebohkan jagat maya dengan keputusan mengejutkan terkait Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTak segampang membalikan telapak tangan untuk membuat harga internet murah.
Baca SelengkapnyaElektabilitas rendah karena selama bertugas sebagai Sekretaris Kabinet jarang sekali muncul di hadapan media.
Baca SelengkapnyaKeadaan ini jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaSikap PKS memasangkan Anies-Sohibul Iman dinilai sangat berbahaya.
Baca SelengkapnyaDharma menantang buka-bukaan data mengenai survei seperti sumber anggaran dan sampelnya.
Baca Selengkapnya