Situs KPU sempat lumpuh 2 jam, PDIP minta penjelasan
Merdeka.com - Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat www.kpu.go.id lumpuh selama dua jam dari pukul 12.50 WIB hingga 14.50 WIB. Hal tersebut menyebabkan situs resmi tersebut tidak dapat diakses oleh warga di sejumlah daerah.
Dengan begitu, lumpuhnya situs tersebut membuat resah masyarakat dan para partai peserta pemilu. Sebab, situs tersebut berisi informasi penting mengenai pemilu berupa dokumen dan peraturan lainnya.
"Kami mengingatkan rekapitulasi penghitungan suara itu berantakan karena shut down dari aspek listriknya. Kami minta penjelasan KPU, mengingat IT KPU mengandung info yang penting dan updating yang dilakukan secara online. Ada info berkaitan tahapan pemilu dan dokumen peraturan dituangkan juga," ujar Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (25/3) malam.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Mengapa asas pemilu penting? Pertanyaan sebutkan asas pemilu menjadi penting untuk dijawab. Pasalnya, tanpa asas yang jelas, pemilu akan berlangsung secara serampangan dan mengesampingkan peraturan yang sudah ditentukan.
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
Hasto menegaskan kelumpuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang akan diuntungkan. Selain itu, situs KPU tersebut harus diaudit sehingga lebih kredibel jelang pemilihan legislatif pada 9 April mendatang.
"Tidak hanya aspek sekuriti yang dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan pihak lain tapi aspek kelayakannya. Diaudit orang yang kredibel dan punya kompetensi karena menjadi instrumen penting," kata dia.
Sementara itu, Wasekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah berharap kelumpuhan sistem tersebut hanya masalah teknis semata bukan kelalaian orang untuk memanipulasi data jelang pileg mendatang. Selain itu, dia meminta KPU untuk tidak lagi menjadi korban seperti saat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi komisioner KPU pada Pemilu 2004.
"Patut diduga kami khawatirkan terjadi lagi pada komisioner KPU sekarang. Jangan lagi yang dikorbankan, seperti patut diduga waktu dia (Anas) jadi komisioner KPU. Saya sebut patut diduga karena masih dalam proses hukum," ujarnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dilaporkan pihak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaHasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan kecurangan muncul dari hulu ke hilir. Seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKPU diminta segera memperbaiki masalah tersebut. Dampaknya dapat menimbulkan sentimen negatif.
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaKPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTerlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya