SK Kepengurusan dicabut, kubu Agung minta pihak Ical jangan egois

Merdeka.com - Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan meminta kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk sama-sama tak mementingkan ego masing-masing. Hal tersebut untuk membicarakan masa depan Golkar pasca kepengurusan Munas Riau habis setelah Kemenkum HAM mencabut SK Kepengurusan Munas Ancol.

"Enggak bisa kita sekarang bicara soal ego kita masing-masing," kata Ace saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (1/1).

Menurut Ace, Agung sudah mengantisipasi jauh hari agar tak ada kekosongan pengurus Golkar. Maka dari itu telah dibentuk Tim Tujuh antara lain Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Munzir, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Taufik Hidayat dan Ali Wongso.

"Ya sebagaimana yang diusulkan dan direkomendasikan oleh kami, sebetulnya hal seperti ini yang kami khawatirkan. Bahwa Partai Golkar tidak memiliki legalitas di mata hukum karena baik Munas Bali maupun Munas Riau, Munas Ancol tidak memiliki SK Menkum HAM. Oleh karena itu Munas memang harusnya sebelum SK Menkum HAM dicabut. Kita harus segera bicara mengenai bagaimana agar menyelenggarakan rekonsiliasi," tuturnya.

Namun sejauh ini Ace menilai tak ada sambutan yang layak dari kubu Aburizal terkait upaya rekonsiliasi melalui Tim Tujuh. "Sejauh ini kami masih belum mendapatkan kabar lebih lanjut," ujarnya.

Bagi Ace upaya rekonsilisasi itu dilakukan untuk merumuskan pelaksanaan Munas secara bersama-sama. Dia berharap Aburizal turut memikirkan masa depan partai.

"Itu sudah menjadi seruan seluruh elemen Golkar kecuali Pak Aburizal Bakrie. Pak Agung menyampaikan bahwa seharusnya Munas itu dilaksanakan pada akhir Januari ini atau Februari. Asumsinya kita semua sudah membicarakan bagaimana persiapan Munas. Sehingga dari Munas itu kita bisa mendapatkan SK baru hasil kepengurusan Partai Golkar yang merupakan hasil dari pembicaraan bersama. Sehingga di Partai Golkar tidak ada kekosongan legalitas," pungkasnya.