SMRC: Kinerja Kemenko Polhukam terburuk, Menteri Susi terbaik
Merdeka.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terhadap kinerja kementerian pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya, kinerja Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di bawah komando Tedjo Edhy Purdijatno paling buruk, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudji Astuti dinilai yang terbaik.
Kemenko Polhukam hanya mendapatkan 9,9 persen kepuasan dari responden. Disusul kementerian koordinator bidang ekonomi sebesar 10,2 persen dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar 14,9 persen. Sementara Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai terbaik yakni 25,2 persen.
Ketidakkepuasaan rakyat dengan kinerja menteri di beberapa bidang, seirama dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet usai Lebaran nanti. Namun, rencana reshuffle Jokowi itu dinilai belum matang.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
"Sebenarnya Jokowi belum jelas bentuk reshuffle seperti apa. Lebih baik, Jokowi menyusun agenda prioritas lebih dahulu," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam diskusi kinerja presiden Jokowi: Evaluasi Publik Nasional Setahun Terpilih Menjadi Presiden di Cikini Jakarta Pusat pada Kamis (9/7).
Menurut dia, Jokowi sebaiknya lebih dahulu menentukan agenda prioritas negara di bidang politik, ekonomi dan hukum. Setelah itu, menjalankan evaluasi kinerja kabinet.
Evaluasi menteri dapat dilakukan dua cara melalui sistem teknorasi dan politik. Tenokrasi, melihat kapasitas dan solidaritas kerja menteri menjalankan program pembangunan pemerintah. Sedangkan politik, dengan menguatkan kekuasaan politik presiden di pemerintahan.
Survei dilakukan dari 25 Mei sampai 7 Juni 2015 dengan cara wawancara tatap muka ke seluruh warga Indonesia yang mempunyai hak dalam pemilu. Metode yang digunakan yakni multistage random sampling dengan jumlah respoden capai 1.220. Margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo mencatatkan jumlah Net Sentiment tertinggi yang merupakan indikator kuat percakapan positif.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah memiliki nilai 73 dan kinerja Polhukam memiliki nilai 76
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaRapor merah yang disampaikan Ganjar bukan merujuk terhadap kinerja dirinya yang menjabat sebagai Menko Polhukam
Baca Selengkapnya48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaApabila dirinci sebanyak 17,4 persen responden merasa sangat puas dan 69,1 persen responden cukup puas.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, kinerja TNI Polri sudah sangat baik, tapi tidak didukung dengan Kementerian Pertahanan
Baca Selengkapnya