Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan

Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan Mendagri hadiri deklarasi Menjaga Kedaulatan Data Kependudukan. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gara-gara melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, kinerja BIN dan Polri jadi sorotan. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo tak melihat apa yang dilakukan BIN dan Polri di Pekanbaru serta Surabaya tak melanggar aturan.

Tjahjo menyampaikan BIN langsung turun memulangkan deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman karena ada indikasi akan terjadi benturan.

"Kalau data intelijen atau data kepolisian itu ada indikasi akan terjadi benturan atau mengganggu stabilitas dan punya hak untuk stop," ucapnya, usai menghadiri pelantikan PJ Gubernur Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, di Kantor Gubernur Provinsi, Bali Rabu (29/8) sore.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Tjahjo, siapapun sah-sah saja berpidato atau membuat spanduk, namun harus dilihat dulu muatan isi dari spanduk atau pidatonya apa membahayakan atau tidak.

"Itu yang tahu ya kepolisian dan berizin, karena setiap orang yang berpendapat itu boleh saja. Di sejumlah daerah kan dilarang, dan dikatakan pemerintah refresif iya tidak kok. Di Solo juga masyarakatnya menolak dan Surabaya juga sama. Hargai dong, kalau dibiarkan bisa jadi benturan," ungkapnya.

Tjahjo juga menyampaikan, bahwa bebas orang mau kampanye. Namun kampanye itu ada waktunya mulai tanggal 23 Januari 2019.

"Ada yang mau teriak saya Capres pilih saya, tidak usah pilih itu, boleh-boleh saja. Saya kira ujungnya ada di kepolisian dan BIN dan saya yakin zaman sekarang tidak akan mungkin ada rekayasa, dan tidak mungkin ada hal yang tidak transparan," jelasnya.

Tjahjo juga menyampaikan, bahwa setiap orang boleh berpendapat dan setiap orang punya sikap serta punya pilihan yang dipilih oleh hati nuraninya. Namun, ada tahapan-tahapan tentang hal itu.

"Orang boleh berpendapat, orang boleh punya sikap, punya pilihan siapapun yang dipilih dan sesuai dengan hati nuraninya, silakan. Tapi tahapan-tahapan yang ada jangan mengganggu stabilitas. Karena tanggung jawab saya sebagai Pembina Daerah dan mengingat kepada Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa jaga stabilitas di daerah," tutupnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak

"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran

Video di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Mengadu Brimob Pernah Kepung Kejagung, Dankorbrimob Buka Suara
Jaksa Agung Mengadu Brimob Pernah Kepung Kejagung, Dankorbrimob Buka Suara

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh oknum Brimob Polri.

Baca Selengkapnya
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye

Presiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana

Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!

Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Prabowo Blak-blakan Dukung Luthfi-Yasin, Pemilu lalu Diminta Jadi Pelajaran
Prabowo Blak-blakan Dukung Luthfi-Yasin, Pemilu lalu Diminta Jadi Pelajaran

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendukung pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Menko BG Tak Ingin Pemerintah Prabowo Tercoreng Isu Berpihak di Pilkada 2024
Menko BG Tak Ingin Pemerintah Prabowo Tercoreng Isu Berpihak di Pilkada 2024

Dia meminta, agar seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik supaya berjalan jujur dan adil (jurdil).

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya