Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan
Merdeka.com - Gara-gara melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, kinerja BIN dan Polri jadi sorotan. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo tak melihat apa yang dilakukan BIN dan Polri di Pekanbaru serta Surabaya tak melanggar aturan.
Tjahjo menyampaikan BIN langsung turun memulangkan deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman karena ada indikasi akan terjadi benturan.
"Kalau data intelijen atau data kepolisian itu ada indikasi akan terjadi benturan atau mengganggu stabilitas dan punya hak untuk stop," ucapnya, usai menghadiri pelantikan PJ Gubernur Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, di Kantor Gubernur Provinsi, Bali Rabu (29/8) sore.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Bagaimana cara Bawaslu menindak Prabowo-Gibran? 'Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting,' kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa Ketua TKN Prabowo-Gibran? Foto momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam buka bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3).
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
Menurut Tjahjo, siapapun sah-sah saja berpidato atau membuat spanduk, namun harus dilihat dulu muatan isi dari spanduk atau pidatonya apa membahayakan atau tidak.
"Itu yang tahu ya kepolisian dan berizin, karena setiap orang yang berpendapat itu boleh saja. Di sejumlah daerah kan dilarang, dan dikatakan pemerintah refresif iya tidak kok. Di Solo juga masyarakatnya menolak dan Surabaya juga sama. Hargai dong, kalau dibiarkan bisa jadi benturan," ungkapnya.
Tjahjo juga menyampaikan, bahwa bebas orang mau kampanye. Namun kampanye itu ada waktunya mulai tanggal 23 Januari 2019.
"Ada yang mau teriak saya Capres pilih saya, tidak usah pilih itu, boleh-boleh saja. Saya kira ujungnya ada di kepolisian dan BIN dan saya yakin zaman sekarang tidak akan mungkin ada rekayasa, dan tidak mungkin ada hal yang tidak transparan," jelasnya.
Tjahjo juga menyampaikan, bahwa setiap orang boleh berpendapat dan setiap orang punya sikap serta punya pilihan yang dipilih oleh hati nuraninya. Namun, ada tahapan-tahapan tentang hal itu.
"Orang boleh berpendapat, orang boleh punya sikap, punya pilihan siapapun yang dipilih dan sesuai dengan hati nuraninya, silakan. Tapi tahapan-tahapan yang ada jangan mengganggu stabilitas. Karena tanggung jawab saya sebagai Pembina Daerah dan mengingat kepada Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa jaga stabilitas di daerah," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaTodung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaVideo di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengakui pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh oknum Brimob Polri.
Baca SelengkapnyaPresiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto secara terbuka mendukung pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaDia meminta, agar seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik supaya berjalan jujur dan adil (jurdil).
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya