Soal Ancaman Moeldoko, PAN Sebut Pemerintah yang Sering Mobilisasi Orang
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo tak hiraukan ancaman Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia malah menegaskan, netralitas KPU dalam Pilpres 2019 ini memang patut disorot.
"Faktanya memang banyak kejadian-kejadian yang membuat kita sangsi dengan netralitas KPU dalam Pilpres. Mulai dari DPT dan seterusnya," kata Dradjad kepada merdeka.com, Selasa (8/1).
Moeldoko menuding ada skenario mobilisasi rakyat untuk tak percaya pada pemerintah dan KPU. Dengan nada mengancam, Mantan Panglima TNI itu pun meminta kubu Prabowo-Sandiaga segera menghentikan cara tersebut.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
Dalam hal ini, Dradjad menyarankan, kubu Jokowi-Ma'ruf mestinya mendukung perbaikan kebijakan KPU. Agar tidak menuai kontroversi.
"Daripada main ancam, yang tidak akan dianggap sama sekali, mending perbaiki saja hal tersebut," jelas Timses Prabowo-Sandiaga itu.
Dia menuding balik, pemerintah justru yang ahli memobilisasi massa. Salah satunya, soal video anak sekolah yang viral di media sosial. Namun sayang Dradjad tak menjelaskan detil peristiwa itu.
"Kalau menuduh mobilisasi, bukannya malah pemerintah yang sering memobilisasi orang, termasuk anak sekolah di Ponorogo yang ramai di medsos itu," kata Dradjad.
Penelusuran merdeka.com, sempat viral video kunjungan Presiden Jokowi di Ponorogo Jawa Timur pada 4 Januari lalu. Dalam video itu, iring-iringan mobil yang dikawal ketat disambut oleh anak-anak berpakaian pramuka dengan mengacungkan dua jari, ciri khas pendukung Prabowo-Sandiaga.
Dradjad pun meyakini, soal mobilisasi massa sangat mudah diungkap. Sehingga dia meminta Moeldoko tak perlu khawatir soal skenario mobilisasi yang dituduhkan kepada kubu Prabowo-Sandiaga itu.
"Jika memang nanti mobilisasi, bakal mudah kok diketahuinya. Alumni 212 dan pendukung Prabowo kan mobilisasinya lewat medsos. Nanti pasti terlihat di medsos," tutup Dradjad.
Sebelumnya, Moeldoko mencium ada upaya sistematis untuk memobilisasi agar muncul masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta agar kubu Prabowo jangan memainkan isu tersebut.
"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaDia meminta, agar seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik supaya berjalan jujur dan adil (jurdil).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca Selengkapnya