Soal ancaman PKS abstain di pilpres, PDIP nilai bagian strategi politik

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk abstain atau tidak mendukung calon di Pilpres 2019 hanya bagian strategi politik. Wacana abstain digulirkan PKS jika kader mereka tidak dipilih sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto.

"Ya setiap partai punya strategi. Ada yang pakai strategi abstain. Tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi sendiri," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).

Meski demikian, Hasto menolak berkomentar lebih detail soal manuver PKS itu. PDIP tidak ingin ikut campur dengan urusan partai politik lain.

"Jadi saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung, siapa capres dan cawapres. Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain," tandasnya.

Sebelumnya, PKS mempertimbangkan untuk abstain atau tidak bersikap di Pemilu Serentak 2019. Sikap itu kemungkinan akan dilakukan jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Rabu (1/8).

Suhud menuturkan, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Pihaknya masih berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader sebagai cawapres.

Selain keputusan Majelis Syuro, PKS juga menimbang hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama cawapres yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri.