Soal 'Badan Intelijen Nasional', Fadli Zon sebut makin mirip warkop
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut komentar soal salah penulisan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi Badan Intelijen Nasional yang ditulis Sekretariat Negara dalam undangan pelantikan Kepala BIN Sutiyoso. Tudingan Fadli semakin terbukti jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelola negara seperti memimpin Warung Kopi.
"Jangan dianggap enteng, berarti ada yang salah dengan sistem perencanaan, mekanisme dan sebagainya di dalam pemerintahan. Ini semakin menunjukkan dikelola seperti warung kopi (warkop)," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut dia, sejauh ini mulai masa Orde Baru tak muncul kesalahan berulang dan fatal dari orang-orang Istana negara yang dekat dengan Jokowi. Memang bagi Fadli hal tersebut merupakan kesalahan kecil, akan tetapi membahayakan bila dibuat oleh lembaga tinggi negara.
-
Kapan kesalahan itu terjadi? Ia merasa bertanggung jawab atas gol kedua yang dicetak Edin Dzeko.
-
Bagaimana surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan, dan juga berisi janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
-
Apa isi surat pernyataan kesalahan? Surat pernyataan kesalahan biasanya berisi pengakuan secara terbuka atas kesalahan yang telah dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai alasan atau faktor yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut.
-
Siapa yang melakukan kesalahan? Semua anak adam (manusia) melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat'
-
Mengapa surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat pernyataan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan.
-
Bagaimana cara cek fakta informasi itu? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Saya kira kita tidak ingin membesar-besarkan tapi juga kita tidak ingin mengabaikan ini karena ini menyangkut masalah lembaga negara dan institusi yang sangat penting di republik ini, Setneg," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menegaskan, kesalahan penulisan ini menunjukkan tidak ada proses cek and recheck di Setneg. Meskipun sudah direvisi akan tetapi kinerja Setneg sudah terlanjur dianggap buruk.
"Saya kira harus ada suatu evaluasi, suatu peninjauan terhadap hal-hal semacam ini. Kalau tidak akan terus berulang," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala BIN dan Panglima TNI yang baru. Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati sebaran surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN.
Dalam undangan yang berkop surat Sekretariat Negara Republik Indonesia itu dituliskan agenda acara adalah pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Republik Indonesia.
Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Kesalahan penyebutan kepanjangan BIN itu ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaHal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Barat menerima kabar adanya bunker senjata dan tempat ibadah Yahudi di Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca SelengkapnyaTNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.
Baca SelengkapnyaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Barat menerima kabar adanya bunker senjata dan tempat ibadah Yahudi di Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaHendropriyono kerap dituding bekingi Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Padahal dirinya sudah lama tak berhubungan dengan Panji.
Baca Selengkapnya