Soal bela negara, Ketua DPR bakal minta penjelasan Menko Polhukam

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto berharap Kementerian Pertahanan tak terburu-buru merealisasikan wacana bela negara yang ditargetkan meraup 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program tersebut. Sebelum menyatakan mendukung, dia justru ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

"Bela negara yang berkaitan wajib militer jangan terburu-buru. Berikan suatu penilaian tentu kita dengarkan dulu Pak Luhut dan kita undang Pak Luhut hari Jumat untuk menyampaikan langsung apa yang dimaksud apa benar ada hal yang berkaitan dengan wajib militer?" kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Lebih jauh, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu belum menjelaskan secara gamblang tentang konsep dan anggaran dari program bela negara ini. Sebab itu, dia kembali ingin meminta penjelasan dari Luhut Panjaitan.

"Tentu kalau tujuannya baik menyangkut patriotisme dedikasi sebuah negara kalau tujuannya baik tentu kita akan lihat konsep, anggaran. Tapi masalah itu kemarin saya ketemu Pak Luhut siang kemarin itu saya belum bicarakan masalah ini. Untuk itu kita dengarkan penjelasan hari Jumat," katanya.

Politikus Golkar ini menjelaskan, pertemuan dengan Luhut Panjaitan nantinya juga akan meminta penjelasan yang rinci terkait anggaran. Sebab, dikabarkan program bela negara ini akan memakan anggaran yang fantastis.

"Saya yakin Pak Luhut belum sampai rincikan lebih jauh dan biasanya kalau punya pemikiran harusnya sampaikan kemarin. Makanya kita tunggu atau tanya langsung ke Pak Luhut karena saya yakin belum dibicarakan begitu jauh," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.

"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat jumpa pers di Kantornya, Senin (12/10).

Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara.

Dia mengharapkan pada tahun 2016 dapat diselenggarakan oleh Pemda yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Namun, pemerintah bungkam perihal dana yang dipakai untuk melaksanakan program ini.

Dalam program ini, lanjut dia, para masyarakat sipil yang ikut akan dilatih selama sebulan. Usai mendapat latihan, mereka akan mendapat sebuah kartu anggota Bela Negara. Sayangnya, kartu itu tidak mempunyai nilai khusus bagi warga yang pernah mengikuti pelatihan Bela Negara.

"Kami mengajak komponen bangsa untuk berperan aktif mengikuti pembentukan kader negara. Kader yang dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Bela Negara bukan wajib militer namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan," ujar dia.

Dia menambahkan, maksimal umur yang boleh mengikuti yaitu di bawah 50 tahun. Tempat-tempat kader Bela Negara di Rindam, Kodam, Korem dan lain sebagainya. (mdk/rnd)