Soal Blok Mahakam, Rokan, Freeport, Jokowi Ngaku Dapat Tekanan Berat

Merdeka.com - Joko Widodo mengaku mendapatkan tekanan berat ketika membuat kebijakan mengembalikan aset BUMN dari pihak asing. Keputusan itu dia akui bukan hal yang mudah untuk diambil.

Dia mendasarkan pernyataan tersebut kepada blok Mahakam yang sudah puluhan tahun dikelola oleh Jepang dan Prancis, mulai 2015 sudah diserahkan 100 persen kepada Pertamina. Kemudian blok Rokan-Riau yang dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah puluhan tahun juga dimenangkan 100 persen oleh Pertamina.

Tak hanya Blok Mahakam, kata Jokowi, pemerintah juga sudah mengambil lebih dari separuh lebih saham Freeport di Papua. Menurutnya, sudah lebih dari 40 tahun, Indonesia hanya diberi 9 persen saham Freeport. Kini sudah agreement dan Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport.

"Dipikir mudah dapat 51 persen? Dipikir enggak ditekan dari kanan kiri atas bawah? Saya Ditekan! Dipikir langsung dapat? Enak banget," katanya dengan nada agak tinggi di hadapan kader partai koalisi pendukungnya di hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (10/11).

Dia pun heran kinerja dan kebijakan yang sudah diambil penuh risiko itu masih membuatnya dituduh sebagai antek negara asing.

"Bukan hal yang mudah. (Pengambilan saham) sulit, penuh intrik tekanan. Tapi saya enggak mikir takut. Antek asingnya dimana?," Katanya.

Isu dirinya sebagi antek aseng pun tidak berdasar. Oknum yang menyebarkannya selalu menggoreng berkaitan dengan tenaga kerja asing. Di Jawa Barat, tudingan ini sudah mulai muncul. Daerah yang kerap jadi target, menurut informasi yang diterimanya adalah di Bekasi, Cianjur, Bogor dan Sukabumi.

"Tenaga kerja dari Tiongkok itu isunya 10 juta. Padahal itu turis. Jadi, tahun 2016 itu (turis) dari Tiongkok keluar 180 juta orang. Ini menjadi rebutan Amerika, Eropa. Saya minta ke Presiden (Tiongkok) 10 juta melalui kesepakatan dan tandatangan. Itu yang diplesetkan tenaga kerja asing," imbuhnya.

Dia juga mengaku heran dengan isu PKI yang kembali naik ke permukaan. Tuduhan itu sangat tidak beralasan. Sebabnya, dia dilahirkan tahun 1961. Sementara pembubaran PKI dilakukan tahun 1965-1966.

"Saya diam sabar sabar sabar. Tapi lama-lama ya (terhenti sejenak). Itu yang saya bilang politik sontoloyo ya seperti itu. Mentang-mentang diam dipikir takut. Ndak ada saya takut itu ndak ada," tegasnya.