Soal Bocoran Debat, Komisi II DPR Nilai KPU Masih Bekerja Sesuai UU Pemilu

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini masih belum menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini menyusul keputusan KPU batal memfasilitasi sosialisasi visi dan misi hingga pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada capres-cawapres sebelum debat.

"Ya sampai hari ini kami masih tetap percaya pada KPU bahwa mereka masih bekerja sesuai dengan panduan aturan yang ada baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Amali menduga ada upaya untuk mendelegitimasi KPU. Namun upaya itu belum dilakukan secara maksimal.

"Jadi yang muncul sekarang ini sinyal elemen ada upaya mendegeletimasi proses itu akan berakibat kepada hasil," ungkapnya.

Terkait laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Amali menganggapi santai. Dia menyerahkan persoalan itu kepada pihak-pihak terkait.

"Ya silakan saja. Kan DKPP punya aturan mana yang pantas untuk disidangkan mana yang tidak. Itu mereka sudah punya batasan-batasan tidak semua hal tentu akan disidangkan," ucapnya.

"Sama dengan ada pengaduan pelanggaran ke Bawaslu. Bawaslu kan tentu akan melihat ini masuk tidak dalam kriteria yang harus diteruskan kepada mediasi atau judikasi. Kalau tidak tentu akan di abaikan saja gitu," tandasnya.

Sebelumnya, KPU RI memutuskan memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-cawapres sebelum debat perdana (17/1) mendatang. Ketua KPU RI Arief Budimanmenilai pemberian bocoran ini bertujuan untuk menjaga martabat kandidat.

"Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan," ungkap Arief usai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1).

Menurut dia, kebijakan itu diambil dari pengalaman debat-debat sebelumnya yang pertanyaannya cenderung detail dan terkesan memojokkan paslon lain. Oleh karena itu, pihaknya tak ingin ada pertanyaan lain kecuali yang disiapkan KPU.