Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Budi Gunawan, Ketua DPR tunggu uji kepatutan Komisi III

Soal Budi Gunawan, Ketua DPR tunggu uji kepatutan Komisi III Setya Novanto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri dan disebut-sebut sebagai polisi berekening gendut.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Setya enggan berkomentar soal kemungkinan penolakan dari Komisi III DPR terhadap Komjen Budi Gunawan.

"Kita tunggu dulu. Belum sampai di sana (penolakan). Kita tunggu dulu. Sabar," kata Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Setya meminta publik untuk bersabar dan menunggu fit and proper test Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang dilakukan Komisi III DPR pada pekan depan.

"Kita lihat aja dulu nanti, masak belum apa-apa sudah bicara ditolak," tegasnya.

Ketika ditanya arahnya diterima atau ditolak soal Budi Gunawan, Setya berkelit. "Kita lihat semua harus lakukan. Masyarakat sabar. Ada mekanisme yang harus dilakukan di DPR," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa meminta masukan KPK dan PPATK. Padahal, calon-calon menteri yang dipilih Jokowi, sebelumnya melibatkan kedua lembaga tersebut untuk menelisik rekam jejak yang bersangkutan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Belum Terima Pernyataan Resmi soal Jampidsus Dikuntit Densus 88
Komisi III DPR Belum Terima Pernyataan Resmi soal Jampidsus Dikuntit Densus 88

DPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya