Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal 'Chief of Law Enforcement', Prabowo Dinilai Masih Terbawa Orba

Soal 'Chief of Law Enforcement', Prabowo Dinilai Masih Terbawa Orba Prabowo-Sandi di Debat Capres. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, presiden adalah chief of law enforcement alias penegak hukum tertinggi dalam debat pertama, Kamis (17/1). Sehingga, menurut Prabowo, presiden bisa mengendalikan aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Arif Nurcahyo menilai, Prabowo masih terbawa pemerintahan orde baru. Presiden bisa melakukan kontrol atas hukum itu sendiri.

"Saya menangkap bahwa bawah sadar pak Prabowo itu bawah sadar orde baru, zaman otoritarian bahwa justru subjek kepala negara menjadi kontrol," kata Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Ari menjelaskan, dalam sistem negara hukum, hukum memayungi di atas segalanya. Termasuk pula melakukan kontrol terhadap presiden.

"Kan di balik harusnya hukum kontrol semua aparat negara termasuk presiden semua ini kan kebalik," ujarnya.

Sebelumnya, argumentasi mantan Danjen Kopassus itu juga dinilai berpotensi intervensi terhadap hukum. Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan meskipun Presiden adalah pemimpin negara, namun tidak otomatis jabatan itu diartikan bebas melakukan hal apa saja, termasuk ikut campur penegakan hukum.

"Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum," kata Hasto di rumah aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Pernyataan Prabowo itu muncul ketika pertanyaan soal HAM diangkat. Moderator Ira Koesno menanyakan bagaimana strategi mengatasi diskriminasi.

Prabowo pun menjawab jika terpilih bakal menata penegak hukum. Dia menilai kepala negara harus memegang komando di atas penegakan hukum.

"Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara adalah kepala eksekutif. Berarti presiden adalah chief law enforcement, petugas penegak hukum tertinggi. Saya akan menata aparat penegak hukum. Saya tegaskan tidak boleh diskriminasi etnis apapun. Aparat adalah tanggung jawab eksekutif. Kalau ada yang menyimpang saya pecat," tegasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat

Hendro pun mengkritisi pihak-pihak yang bermoral rendah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Panglima ABRI Wiranto Heran Prabowo Kerap Diterpa Isu Pelanggaran HAM Jelang Pilpres
VIDEO: Eks Panglima ABRI Wiranto Heran Prabowo Kerap Diterpa Isu Pelanggaran HAM Jelang Pilpres

Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.

Baca Selengkapnya
Janji Prabowo Polri Tetap di Bawah Presiden jika Menang Pilpres 2024
Janji Prabowo Polri Tetap di Bawah Presiden jika Menang Pilpres 2024

Prabowo mengatakan, lebih mudah komando langsung kepada Kapolri bila di bawah dan dipilih langsung presiden.

Baca Selengkapnya
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai

TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.

Baca Selengkapnya
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

Djarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.

Baca Selengkapnya
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Baca Selengkapnya
TKN Ungkap Strategi Prabowo-Gibran Wujudkan Penegakan Hukum Bebas Korupsi
TKN Ungkap Strategi Prabowo-Gibran Wujudkan Penegakan Hukum Bebas Korupsi

TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan, pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran bisa memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKS Ingatkan Koordinasi Lintas Sektoral Jadi Tantangan Kabinet Merah Putih
PKS Ingatkan Koordinasi Lintas Sektoral Jadi Tantangan Kabinet Merah Putih

Aher menilai komcad di Lembah Tidar untuk memperkuat soliditas dan sinergi antar menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dekat dengan Jokowi, Anies: Orde Baru Dulu Pemerintah Berpihak pada Satu Calon
Prabowo Dekat dengan Jokowi, Anies: Orde Baru Dulu Pemerintah Berpihak pada Satu Calon

Anies menanggapi momen kebersamaan Prabowo dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Wajah Prabowo Meledek Anies Saat Disinggung Tidak Tahan Menjadi Oposisi
Wajah Prabowo Meledek Anies Saat Disinggung Tidak Tahan Menjadi Oposisi

Jika Presiden Jokowi menjadi ditraktor maka Anies tidak akan bisa menjadi Gubernur DKI.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP: Ada Toxic Relationship Sekitar Pak Jokowi Paksakan Duet Prabowo-Gibran
Politikus PDIP: Ada Toxic Relationship Sekitar Pak Jokowi Paksakan Duet Prabowo-Gibran

Dia menyebut, adanya hubungan tersebut membuat persepsi publik buruk terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya