Soal cuti kampanye presiden, PPP sebut Jokowi yang paling tahu

Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, polemik cuti tidaknya Presiden Jokowi saat mengikuti Pilpres 2019 bukan hal yang perlu dibesar-besarkan oleh partai politik. Hal ini menyikapi soal adanya permintaan PDIP dan Golkar bahwa Presiden Jokowi untuk tidak cuti dalam helatan Pilpres 2019 nanti.

"Soal cuti-tidaknya Presiden yang sedang menjabat, ini kan bukan isu baru. Ketika Pak SBY menjadi capres untuk periode kedua maka hal ini juga sudah diatur. Kalau tidak salah Pak SBY ambil cuti waktu hari kampanye," ucap Sekjen PPP Arsul Sani ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/3).

Karenanya, menurut dia, soal cuti ini sebaiknya diserahkan kepada Jokowi saja karena Presiden yang tahu kapan waktu pas untuk cuti atau tidak. "Dan bagaimana mengatur dengan Wapres JK," jelas Arsul.

Parpol, lanjut Arsul, khususnya partai pendukung Jokowi, tidak perlu terlalu dalam untuk mendiskusikan hal ini.

"Parpol tidak usah ikut masuk diskursus ini terlalu dalam," tandas Arsul.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak perlu cuti untuk ikut dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2019. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Isu strategis dalam pilpres mendatang dalam konteks peraturan, perundang-undangan Indonesia, tidak dikenal namanya presiden mengambil cuti, karena presiden lambang negara. Kami sepakat serah terima kekuasaan hanya akan terjadi saat pelantikan dan ambil sumpah," ucap Airlangga, Selasa (20/3).

Karena itu, Airlangga meminta KPU menyesuaikan aturan yang tengah dibahas soal cuti presiden ini. "Sehingga peraturan dibawahnya perlu disesuaikan," jelas Airlangga.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com