Soal Hambalang, Irman Gusman minta Jokowi dan SBY jangan dibenturkan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba melakukan kunjungan ke megaproyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Proyek peninggalan era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mangkrak karena skandal korupsi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat.

Kunjungan Jokowi ke Hambalang banyak dianggap sebagai cara halus menyindir kritikan yang kerap dilakukan oleh SBY. Lawatan ke Hambalang ini juga kian menohok karena dilakukan saat SBY tengah keliling Jawa untuk bertemu dengan masyarakat persiapan Pilkada serentak.

Namun Ketua DPD Irman Gusman melihat kunjungan Jokowi ke Hambalang tak ada kaitannya dengan SBY. Dia menilai, Jokowi bisa saja melihat bangunan makrak di Hambalang karena persiapan Asean Games 2018.

"Pak Jokowi juga kunjungan ke Hambalang pun menurut saya kita harus sikapi yang baik saja. Nah bagaimana hadapi Asean games 2018, barangkali fasilitas-fasilitas yang selama ini katakan belum jalan, itu bisa diaktifkan kembali," jelas Irman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3).

Dia menegaskan, jika mega proyek Hambalang mangkrak karena korupsi tidak serta merta kesalahan dialamatkan kepada SBY. Meskipun, korupsi terjadi saat masa SBY dan dilakukan oleh para kader Demokrat pimpinan SBY.

"Kita tahu soal Hambalang itu kan tidak jalan bukan karena tidak jalankan oleh pemerintah, karena persoalan di KPK dan DPR. Kalau itu sudah selesai, dijalankan, jadi kita enggak boleh suuzon, silakan. Justru kita harus menjaga hubungan di antara Presiden yang terpilih dengan presiden sebelumnya," jelas dia.

Sementara soal anggapan kunjungan Jokowi ke Hambalang sebagai balasan SBY sering mengkritik kerja pemerintah, Irman menilai, di era demokrasi setiap orang berhak bicara apa saja. Termasuk mengkritik pemerintah.

"Dalam dunia demokrasi ini kita harus dibebaskan untuk berpendapat, bersikap, apapun lah. Jadi apa yang dilakukan Pak SBY sebagi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut saya juga sah-sah saja sebagai kapasitas ketua umum supaya bisa menangkap aspirasi rakyat," kata Irman.

Irman menilai, kritikan SBY kepada Jokowi bukan untuk menyalahi kebijakannya. Di sini, dia mencontohkan, hubungan Presiden terpilih di Amerika Serikat dan Presiden sebelumnya.

"Kalau di Amerika itu hubungan antara Presiden terpilih dengan presiden-presiden sebelumnya sangat akrab, bahkan presiden yang terpilih itu bisa menugaskan presiden sebelumnya itu untuk melakukan misi-misi kenegaraan ke berbagai negara, mereka kan pengalaman, mereka katakanlah negarawan," jelas dia.