Soal harga BBM, PKS sindir menteri menaikkan presiden menurunkan

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, ada yang aneh dari batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium oleh pemerintah. Sebab, kata dia, tidak ada koordinasi yang baik antara menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).

"Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Pak Jokowi. Kok menteri bisa menaikkan, kemudian bisa diturunkan itu kan satu hal yang sangat tidak memenuhi logika publik," sambungnya.

Menurut dia, saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Karena itulah, lanjut Hidayat, kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memainkan isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.

"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," ujarnya.

Hidayat juga berharap, batalnya kenaikan harga BBM tidak dijadikan ajang untuk pencitraan. Melainkan sebuah petimbangan berdasarkan fakta dan alasan yang kuat.

"Saya berharap itu bukan karena pencitraan Karena menjelang pemilu 2019. Tapi karena mempertimbangkan fakta tentang harga sesungguhnya premium kita itu berapa. Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan," ucapnya.