Soal hastag #2019GantiPresiden, Ketum PKB anggap dinamika demokrasi
Merdeka.com - PKS menginisiasi hastag #2019gantipresiden. Hastag ini kabarnya akan di kampanyekan lewat kaus.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin menilai hal itu wajar sebagai sebuah dinamika di negara demokrasi.
"Itu biasa, demokrasi," ujarnya di Jalan Tebet Barat VIII, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tidak menolak IKN? 'Itu kita melihat semangat pemerataan dan Gus Imin kan enggak pernah sekali pun menyatakan dia menolak IKN, tapi yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang dan melakukan penelitian atau pun hal hal yang terkait substansi dalam sebelum itu diputuskan atau dijalankan oleh amanat UU,' ujar Jubir Timnas AMIN Billy David.
-
Apa pesan Cak Imin untuk pendukungnya? 'Singkat kata perjalanan kami berdua, mohon doanya, mohon restunya, mohon dukungannya. Ini semua tidak mudah, ibarat kata orang Jatim, iwak teri (ikan teri) dicampur kemangi, masio (meskipun) lawan ngeri tak (saya) imbangi. loh-loh-loh-loh, nggak bahaya tah?' ujarnya.
-
Apa yang diusulkan Cak Imin terkait IKN? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
-
Bagaimana Cak Imin merespon? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. 'Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja,' ujar dia.
-
Apa yang diminta Cak Imin ke warga? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Kenapa Cak Imin kaitkan AMIN dengan larangan kampanye di masjid? 'Amin,' jawab masyarakat. 'Singkatannya apa AMIN? Anies-Muhaimin. Jadi ono (ada) yang salat, sing nggak seneng (yang nggak suka) sama AMIN, moso (masak) 'waladdolin qobul' nggak mungkin. Nggak mungkin,' ucap Cak Imin.
Menurutnya, kaus tersebut tidak melanggar demokrasi. Justru bentuk ekspresi yang wajar dari masyarakat. Terpenting, lanjutnya, tak ada yang melanggar aturan sehingga berpotensi mencederai iklim demokrasi yang telah berjalan baik di Indonesia.
"Terpenting demokrasi jangan melanggar aturan saja. Kalau melanggar aturan ya sudah (diproses)," ujarnya.
Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi menyindir pihak yang ingin ganti presiden lewat kaos. "Sekarang isu kaus ganti presiden 2019. Masa dengan kaus bisa ganti presiden?" kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan hanya dua hal yang bisa mendorong pergantian Presiden. Yakni rakyat dan kehendak Tuhan. Kaos, kata dia, tidak bisa mendorong pergantian Presiden.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca SelengkapnyaCak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral
Baca SelengkapnyaAnies mengingatkan kepada pendukung untuk terus bekerja merangkul dan menguatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.
Baca Selengkapnya"Indonesia ini pemilu sudah setiap 5 tahun. Jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa. Namun pemerintah jalan terus," kata Airlangga
Baca SelengkapnyaCak Imin berjanji akan menyempurnakan demokrasi Indonesia jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRakyat ingin perubahan yang lebih baik. Untuk itu penting netralitas ASN di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaCak Imin meminta relawan tetap solid dan terus membangun komunikasi dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya