Soal impor, Golkar minta menteri jangan sampai ganggu elektabilitas Jokowi

Merdeka.com - Kebijakan impor pemerintah dikritik oleh mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Kritikan nya juga menyasar kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang juga sebagai kader NasDem.

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin tak mempermasalahkan kritikan Rizal soal kebijakan impor. Yang jadi masalah adalah kritikan kepada Surya Paloh yang menurutnya bersifat personal.

"Kalau Rizal Ramli mengungkapkan dengan dia punya otentik sumbernya BPS, World Bank misalnya saya kira tak perlu khawatir Rizal Ramlinya. Yang di somasi itu karena Rizal Ramli nya menyerang ke personal," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9).

"Saya kira itu yang tidak boleh, saya kira orang boleh saja berpendapat menyampaikan opini, kritikan kalau memang sesuai data fakta," sambungnya.

Menurutnya yang paling bertanggung jawab soal impor adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Saat ini masyarakat juga mengawasi setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia berharap para pembantu presiden bekerja dengan terukur supaya tak mengganggu elektabilitas Jokowi.

"Apabila Kementerian Perdagangan itu memang tidak terlalu berpihak kepada masyarakat ya masyarakat yang menilai. Itu berdampak kepada elektabilitas Pak Presiden, oleh karena itu kalau memang Pak Jokowi ingin dua periode saya kira para pembantunya itu harus bekerja benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, agar rakyat percaya," ucap Mahyudin.

Lebih lanjut, bagi Mahyudin kebijakan impor saat ini tidak bisa digeneralisasi sepenuhnya bermasalah. Baginya, langkah pemerintah tidak asal-asalan terkait impor.

"Jadi memang kebijakan impor misalnya untuk menstabilkan harga pangan, saya kira itu dibutuhkan misalnya kalau memang stok beras kita turun, bisa berpotensi harga beras naik ya tentu pemerintah harus impor untuk memenuhi kebutuhan nasional itu," ujarnya.

Namun, Mahyudin mengingatkan kepada pemerintah untuk mengurangi impor impor yang tak terlalu dibutuhkan rakyat Indonesia. Misalnya garam dan singkong.

"Jadi impor-impor barang-barang konsumtif yang bisa kita upayakan diproduksi dalam negeri saya kira itu yang harus kita kurangi. Misalnya tempo hari kita ada impor singkong katanya, impor garam yang terlalu banyak. Yang gitu dikurangin," imbuh Wakil Ketua MPR ini.