Soal isu Akom ditarik ke pemerintahan, Golkar serahkan ke Jokowi

Merdeka.com - Partai Golkar belum menentukan posisi baru untuk Ade Komarudin (Akom) usai dilengserkan dari kursi Ketua DPR. Beredar rumor, Akom bakal ditarik Presiden Joko Widodo mengisi salah satu kursi menteri Kabinet Kerja atau duta besar Indonesia untuk negara sahabat.

Menanggapi rumor itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan jika tawaran itu benar, pihaknya menyerahkan keputusan kepada Akom dan Presiden Jokowi. Sebab penunjukkan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.

"Jadi kalau ada pernyataannya bila ditawari itu urusannya saudara Akom. Tapi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi-JK karena konstitusi memberi hak prerogatif terhadap presiden," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (26/12).

Kendati demikian, Idrus menegaskan partai di bawah kepemimpinan Setya Novanto akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa embel-embel minta jatah menteri.

"Persoalan ada tawaran atau tidak Partai Golkar di bawah Setnov konsisten dukung pemerintah Jokowi-JK tanpa ada bargaining karena itu bila ada reshuffle kan di depan semuanya terserah Jokowi-JK," tegasnya.

Sebelumnya, Akom membantah kabar dirinya akan ditawari sebagai Duta Besar (Dubes) atau menteri. Menurutnya, dia tidak pernah berpikir sampai ke situ.

"Fokus saya soal UMKM. Cita-cita saya bukan jadi orang kaya, konglomerat. Jadi enggak ada pikiran tuh untuk keluar negeri (menjadi Dubes)," sebutnya.

Akom juga menekankan bahwa sampai saat ini tidak ada yang menunjuk atau melempar tawaran jabatan tersebut kepada dirinya.

"Saya enggak mau berpikir seperti itu. Kalau ada tawaran, saya akan timbang-timbang dulu, saya mampu enggak kerjanya, berguna enggak buat masyarakat. Sampai saat ini juga enggak ada tawarannya. Terus terang saya enggak berpikiran seperti itu (jadi dubes)," ungkapnya.