Soal isu senjata ilegal, Hanura pesan jangan mau dipancing dan dibenturkan

Merdeka.com - Partai Hanura mendukung penuh Menko Polhukam Wiranto yang tak ingin isu pembelian ribuan senjata ilegal dipolitisir. Terlebih, jika isu ini dibenturkan untuk menghadap-hadapkan TNI dan Polri.

"Sikap Pak Wiranto untuk mendinginkan atau meredakan isu pembelian senjata adalah sangat tepat. Jangan sampai jadi bahan gorengan isu yang sepotong-sepotong dan menimbulkan spekulasi yang tidak terkendali," kata Wasekjen Hanura Tridianto dalam pesan singkat, Senin (2/10).

Isu 5 ribu senjata ilegal ini pertama kali dicetuskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara silaturahmi keluarga besar jenderal TNI beberapa waktu lalu. Namun, Wiranto menegaskan, pernyataan Gatot hanya karena miss komunikasi saja.

"Lebih penting lagi adalah menjaga kekompakan antara TNI dan Polri. Jangan sampai spekulasi berkembang liar dan mengganggu kekompakan TNI dan Polri. Rakyat perlu rasa aman dan tenang. Kalau TNI dan Polri kompak, rakyat akan tenang," kata dia lagi.

Hanura mendukung penuh kekompakan TNI dan Polri. Dia juga berharap, para elite di Polri dan TNI tak terpancing pihak-pihak yang mau mengadudomba kedua institusi penegak hukum tersebut.

"Jangan mau dipancing-pancing dan dibentur-benturkan. Jika misalnya ada masalah yang perlu dikoordinasikan, sebaiknya segera saja. Kami percaya kepada Pak Jokowi, Pak Wiranto, Panglima TNI, Kapolri dan semua pihak yang terkait dengan pembelian senjata bisa solid dan kompak untuk menjaga keamanan dan rasa tenang rakyat," tutup dia.

Saat memimpin sidang kabinet, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.

"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia.

Jokowi kembali mengingatkan, 2018 adalah tahun politik. Di mana, di tahun 2018 akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.

"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.

"Sekali lagi, kita ingin jaga keteduhan, ketentraman, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat," sambung dia.