Soal Jabatan Ketum Parpol Dibatasi, PAN Lihat dari Aspek Keberhasilan dan Regenerasi

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengusulkan jabatan ketua umum partai politik dibatasi agar terjadi demokratisasi di tubuh parpol. Anggota DPR Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menjelaskan dua hal terkait hal itu.

"Soal jabatan ketum parpol itu perlu ada dua aspek yang perlu dilihat, pertama soal keberhasilan, kedua soal aspek regenerasi," kata Eddy lewat pesan suara kepada merdeka.com, Kamis (21/5).

Menurutnya, tak masalah jabatan ketum parpol tidak dibatasi berkali-kali asal ia berhasil menyukseskan parpol tersebut. Para kader yang kembali memilihnya juga bentuk demokrasi.

"Seorang ketum parpol yang berhasil meskipun dia menjabat berkali-kali, tetapi keberhasilannya itu lah dijadikan tolak ukur. Dan kami juga berkeyakinan para kader juga tetap menghendaki ketua umum tersebut tetap menjabat mengingat track record keberhasilannya itu sudah teruji," ucapnya.

Kemudian, mengenai regenerasi. Seorang ketua umum parpol yang sudah menjabat lama memiliki aspek kepemimpinan yang unggul jika mempersiapkan regenerasi kepemimpinan berikutnya. Sehingga, meskipun sudah menjabat ketua umum parpol lebih dari dua kali, dia tetap mempersiapkan kader-kader yang akan menggantikannya dan tidak terbatas pada satu kader unggulan.

"Sehingga terjadi kompetisi demokratis untuk merebut posisi ketua umum pasca lengsernya yang bersangkutan. Itu adalah seorang pemimpin yang betul betul mampu membangun bibit bibit kepemimpinan yang akan datang, itulah tipe pemimpin yang patut kita miliki di Indonesia," jelas Sekjen PAN itu.