Soal Jaksa Agung, Sekjen NasDem Tegaskan Kabinet Mempunyai Kekuatan Politik
Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setuju bila posisi Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik. Sementara, anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi menyebut partainya melirik posisi Jaksa Agung.
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate merespons itu. Dia mengatakan semua jabatan di kabinet adalah posisi yang ditunjuk dengan kekuatan politik.
"Semua jabatan sebagai anggota kabinet adalah jabatan yang ditunjuk melalui kekuatan politik dalam hal ini kekuatan Presiden terpilih. Mendagri, Menkum Ham, Menkop dan jabatan menteri dan setara menteri lainnya juga mempunyai kekuatan politik," kata Johny saat dihubungi wartawan, Jumat (2/8).
-
Siapa yang diusung Partai Nasdem untuk Pilgub Jabar? Anak Presiden ke-3 ini diusung oleh Partai NasDem.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa yang Hendarman Supandji tunjuk sebagai Jaksa Agung? Hendarman ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh.
-
Siapa yang diprioritaskan NasDem untuk Pilgub Jakarta 2024? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
Dia menyebut, bahwa pernyataan Taufiqulhadi merupakan sikap pribadi.Kemudian, Johnny menegaskan bahwa HM Prasetyo telah diberhentikan dari partai NasDem saat diangkat menjadi Jaksa Agung. Mestinya, kata Johny, hal itu menjadi contoh partai lain.
"Saat diangkat menjadi Jaksa Agung, Pak Prasetyo telah diberhentikan sebagai anggota Nasdem dan tidak lagi menduduki jabatan struktural partai NasDem," katanya.
"Sikap kami ambil tersebut seharusnya menjadi acuan bagi semua partai politik yang kadernya menduduki jabatan struktural bidang hukum setingkat menteri," imbuhnya.
Johny lalu mengingatkan bahwa keputusan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. NasDem berharap, presiden mempunyai keleluasaan luas menentukan anggota kabinet dan tak ada tekanan dari pihak manapun.
"Dalam kaitan dengan jabatan Jaksa Agung, saat ini mulai kelihatan bahwa ada berbagai pihak yang mencoba memberikan tekanan pada presiden dengan membuat teori konspirasi dan berita yang tidak didukung data bahkan jauh dari realita," ucapnya.
"Konspirasi seperti tidak menghormati hak Presiden terpilih membentuk kabinet dan bahkan hanya akan melemahkan demokrasi kita," tandas Johnny Plate.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal menolak posisi Jaksa Agung diisi kader partai politik. Hasto mendorong sosok internal kejaksaan yang menempati posisi sebagai Jaksa Agung.
Dia mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan Jaksa Agung dipimpin orang non-partai politik. Diketahui, Jaksa Agung saat ini yaitu M Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.
"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem, dengan memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Sementara, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tetap mengincar posisi Jaksa Agung untuk ditempati kader Nasdem. Dia beralasan, banyak partai di internal koalisi yang juga mengincar posisi tersebut.
"Bukan tidak ada hubungan dengan mempertahankan atau tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik, maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem merespons rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaKemarin, Jokowi sempat menyinggung ada pihak yang meninggalkannya jelang purna tugas.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto menyindir Surya Paloh ditinggal kadernya ketika memberikan pidato politik di Apel Siaga Perubahan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, menteri-menteri PDIP merasa ada kondisi batin yang kurang pas saat bekerja di kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat ini, hanya tersisa satu menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Baca SelengkapnyaMundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDia pun berharap agar Partai NasDem dan PKS dapat berkoalisi bersama seperti di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menilai tidak adanya kader di Kabinet Merah Putih membuat hubungannya dengan Prabowo lebih mesra.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca Selengkapnya