Soal Kabinet Kerja Jilid II, Karding Harap Tak Ada Dikotomi Profesional dan Parpol

Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ahmad Syafii Maarif, mengusulkan agar Jokowi membentuk kabinet zaken jika terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019-2024. Kabinet zaken adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding, meminta jangan ada dikotomi terhadap kalangan parpol dengan profesional.

"Saya kurang setuju konsep mendikotomikan profesional dan parpol. Karena ada kesan, orang parpol tidak profesional sama sekali. Dan itu buruk bagi politik dan bangsa kita," kata Karding di Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut dia, Jokowi bebas memilih siapapun. Asal orangnya mempunyai kemampuan, memiliki integritas dan loyalitas yang bagus.

"Nanti ketika berjalan, yang dianggap tidak becus, tidak bisa kerja, silakan diganti," jelas Karding.

Dia menegaskan, prinsipnya jika memang orang dari kalangan non parpol dipilih, harus mempunyai kriteria di atas. "Kalau hanya profesional tidak ada kepemimpinan enggak bisa. Ini pimpin lembaga negara, bukan kaleng-kaleng," ungkap Karding.

Politisi PKB ini menilai, Jokowi itu tak punya beban politik dalam menentukan siapa saja yang masuk ke dalam kabinetnya. Selain itu, dinilainya mempunyai sikap sendiri.

"Dia tak punya utang lah sama siapapun. Misalnya, dia harus memimpin ke depan, harus memperhatikan si A, tapi (si A) merugikan bangsa. Dia enggak mau," jelas Karding.

Dia menegaskan, Jokowi memiliki karakter sendiri. Yakni semuanya mengedepankan urusan bangsa.

"Beliau ingin menegaskan dia punya karakter sendiri. Pokoknya urusan kepentingan bangsa jangan coba ganggu saya," jelasnya.

Saat ditanya apakah sehabis puasa akan terjadi perombakan? Dia hanya mengatakan.

"Karena soal reshuffle prinsipnya itu tergantung Pak Jokowi," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)