Soal kasus e-KTP, Golkar percaya Setya Novanto
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meyakini Setya Novanto tak terlibat korupsi proyek pengadaan e-KTP. Kendati begitu, Idrus mengatakan, partai Golkar akan mengikuti proses hukum dugaan korupsi e-KTP.
"Kita yakin berdasarkan verifikasi yang disampaikan (oleh Setya) dan karena itu tugas kita adalah menghormati dan menghargai proses hukum yang ada dengan tetap menghargai prinsip asas praduga tak bersalah. Sebagai simbol partai ya kita percaya kepada ketum (ketua umum) kami lah," kata Idrus di kawasan DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Rabu (15/3).
Idrus meyakini kasus korupsi e-KTP yang disebut-sebut melibatkan kader Golkar termasuk ketum Setya Novanto tak mempengaruhi elektabilitas partai Golkar di Pilgub 2018 mendatang.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Kita punya keyakinan tidak, karena pada Pilkada ini kan pada prinsipnya memilih orang. Ya kan, kader Golkar di sana dan sekali lagi tadi bahwa kekuatan Golkar ada pada sistem," tuturnya.
Dia menambahkan, dalam 10 bulan terakhir dipimpin oleh Setya Novanto ada kemajuan pesat dalam Golkar. Hal tersebut dapat dilihat dari kemenangan Golkar di Pilkada yang mencapai 58-59 persen.
"Faktanya hari ini selama 10 bulan dipimpin oleh Setya Novanto saya kira semua juga mengakui ada peningkatan yang sangat signifikan ditandai dengan kemenangan Pilkada yang terbesar di antara partai-partai yang ada mencapai 58 sampai 59 persen," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaFernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.
Baca Selengkapnya