Soal kontrak politik Demokrat, Hanura nilai SBY kehabisan jurus

Merdeka.com - Partai Demokrat membuat kontrak politik bagi calon presiden dan wakil presiden sebelum memberikan dukungan di Pemilu Serentak 2019. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai kontrak politik itu menunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kehabisan strategi.

"SBY memang sudah kehabisan jurus politiknya," kata Inas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/7).

Menurutnya, kontrak politik itu sebagai sikap Demokrat menurunkan daya tawar kepada capres-cawapres tertentu agar mendapatkan jatah kekuasaan.

"Harus berupaya menurunkan daya tawarnya dengan power sharing yang lebih fleksibel dan syarat tersebut hanya normatif saja," tegas Inas.

Sebelumnya, SBY menegaskan, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai. Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.