Follow
Soal Mahar Rp 1 Miliar, ketua SC Munaslub segera konsultasi ke KPK
Merdeka.com - Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid bersikukuh bahwa terkait mahar Rp 1 miliar, harus dikonsultasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu. Nurdin khawatir, aturan itu terganjal masalah gratifikasi.
"Hanya saja ada pejabat negara yang menjadi calon dan voters. Ada pasal pidana yang berkaitan gratifikasi perlu kita konsultasikan. Ini melanggar enggak, kalau KPK bilang melanggar, enggak mungkin kita lakukan," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Namun bagi kader Golkar baik yang mencalonkan diri maupun pemilih bukan pejabat negara, menurut aturan internal partai tak masalah. Tak ada peraturan organisasi yang tidak memperbolehkan mahar Rp 1 miliar tersebut.
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? 'Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar,' ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. 'Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar),' tuturnnya.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
"Jadi di panitia sudah diputuskan berdasarkan rapat pleno Partai Golkar dan AD/ART pasal 37. Jadi pembayaran sah, dan AD/ART yang tidak dilanggar," tuturnya.
Nurdin menjelaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan KPK sebelum tahap verifikasi bakal calon ketua umum. Dia berharap tak ada masalah gratifikasi bagi KPK.
"Sebelum tanggal 5 (Mei) konsultasi (ke KPK)," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
Baca Selengkapnya
Sidang kasus gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh tetap dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), DR Yanto menyataka, komitmen institusinya untuk mengawasi Majelis Kasasi yang menangani kasus Ronald Tannur.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Dipanggil KPK, Diperiksa Dua Hari Setelah Pemilu
Baca Selengkapnya
KY juga terus berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud berharap MKMK bisa independen dan tegas dalan mengambil keputusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Cerita Mahfud MD pernah minta diperiksa KPK dan ditangkap polisi saat dituduh menerima suap.
Baca Selengkapnya
Gazalba Saleh divonis bebas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.
Baca Selengkapnya
Hasbi Hasan didakwa menerima suap untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi.
Baca Selengkapnya
Jaksa KPK menuntut Hasbi Hasan 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara
Baca Selengkapnya
Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca Selengkapnya
Respon KPK soal Tuntutan Hasbi Hasan 'Disunat' Hakim jadi 6 Tahun Penjara
Baca Selengkapnya