Soal MD3, PDIP cerita Megawati pernah tolak teken UU disahkan DPR

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengisyaratkan tak setuju dengan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Salah satu pasal yang jadi sorotan adalah tentang penghinaan parlemen bisa dipidana.

Jokowi bahkan disebut menolak tanda tangan UU yang telah disahkan oleh DPR itu. Padahal salah satu penggagas revisi adalah PDIP soal penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang menjadi jatah partai penguasa.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, setiap pembahasan UU kan presiden menugaskan menterinya mewakili atas nama pemerintah. Dan UU hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

Tapi Hasto membantah ada miss komunikasi antara Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly serta Mendagri Tjahjo Kumolo saat membahas UU MD3.

"Dan dalam fungsi legislasi domain yang dari legislatif kan jauh lebih besar daripada pemerintah. Sehingga itulah situasional di DPR sehingga sekali lagi bagi yang merasa tidak puas dengan UU MD3 tersebut bisa mengajukan judicial review di MK. Ini mekanisme yang demokratis dan kita percaya pada hakim di MK untuk betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan melihat kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto di Bali, Jumat (23/2).

Hasto pun menceritakan, saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau meneken UU yang telah disahkan oleh DPR. Menurut dia, itu bisa saja terjadi dalam sistem tata negara di Indonesia.

"Saat Bu Mega menjadi presiden juga ada UU yang tidak ditandatangani oleh Bu Mega. Meski saat ini PDIP menjadi fraksi mayoritas di DPR, UU Keuangan Negara, UU Kawasan Perdagangan Bebas itu tidak ditandatangani bu Mega. Itu hal yang biasa dalam negara demokratis seperti Indonesia. Tapi fungsi legislasi heavy-nya lebih berat ada di DPR," tegas Hasto.

Hasto tak ingin Yasonna disebut tak mewakili keinginan Jokowi dalam pembahasan UU itu. Sebagai pihak yang mewakili pemerintah, Yasonna dianggap sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Sementara soal usulan Jokowi keluarkan Perppu, Hasto menilai, hal itu tidak urgent. "Ya Perppu itu kan untuk kondisi yang darurat. Emangnya kita sedang darurat," jelas dia lagi.