Soal moratorium UN, Anies sebut sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana akan memoratorium Ujian Nasional (UN) di semua jenjang pendidikan. Pembahasan UN pun dalam waktu dekat akan dibahas bersama presiden dalam rapat kabinet terbatas (ratas).

Menanggapi itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai permasalahan UN sudah selesai sejak dirinya masih menjabat di Kemendikbud. Kala itu, di bawah kepemimpinannya, Anies merubah kebijakan UN tak menjadi penentu kelulusan seorang siswa.

"Sudah 2 tahun, UN tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan, karena itu Pak Mendikbud dulu bilang UN tidak menakutkan. Pak Mendikbud enggak 2 tahun terakhir ini UN menakutkan? Udah enggak. 2 tahun terakhir ini sudah enggak ada lagi orang yang doa-doa aneh, kumpul kongkow, enggak ada lagi," ujar Anies di GOR Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (27/11).

"Anda lihat sujud syukur di mana-mana ketika kewajiban UN sebagai persyaratan kelulusan sudah enggak ada lagi. Jadi, yang menakutkan dari UN udah selesai 2 tahun lalu. Yang ini saya juga enggak tahu buat apa?," sambung Anies.

Anies melanjutkan kalau UN ditiadakan maka anak-anak dan pihak sekolah akan kesulitan menentukan nilai untuk menjaring yang akan melanjutkan sekolah.

"Terus nanti kalau anak-anak mau daftar SMP ke SMA pakai nilai apa coba. Kepala sekolah mau menyeleksi anak pakai apa? Karena enggak ada nilai UN lagi. Terus yang mau masuk ke perguruan tinggi pakai apa? Mendadak enggak ada nilai lagi. Pikirkan matang-matang. Karena itu saya percaya ratas akan membahasnya lebih," imbuhnya.

Selama dirinya menjadi menteri di Kemendikbud, lanjutnya, tak pernah sekalipun ada masalah yang harus diselesaikan lewat ratas. Seperti KIP dan UN merupakan hasil kerjanya selama 2 tahun sebagai Menteri Pendidikan.

"Saya ingatkan, selama saya 2 tahun memimpin, Kemendikbud tidak pernah masalah pendidikan masuk dalam ratas. Saya ingatin semua. KIP tidak pernah dirataskan. UN tidak pernah dirataskan. Kenapa? Karena mendikbudnya berhasil menyelesaikan permasalahan di level kementerian. Sehingga tidak perlu diangkat sampai ratas," ungkap Anies.

"Jadi membebani presiden. Presiden kok dibebani urusan UN? Presiden tuh jangan dibebani urusan UN. Kasihan presiden dibebani urusan UN, urusan presiden jauh lebih besar daripada UN," tutup Anies.