Soal Munaslub Golkar, Jusuf Kalla sebut 'Tunggu saja waktunya'
Merdeka.com - Desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus digulirkan. Dikabarkan ada 31 DPD I yang sepakat menggelar Munaslub. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berencana menggelar rapat pleno untuk pelaksanaan Munaslub yang mengagendakan penggantian Ketua Umum Setya Novanto.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya keputusan Munaslub pada DPD I. "Tunggu saja waktunya. Urusan itu (Munaslub) kita lihat saja di TV tiap malam, jadi bahan diskusi," kata Jusuf Kalla (JK) di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (4/12).
JK mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menggiring gelaran Munaslub setelah praperadilan Setya Novanto. Menurutnya, munaslub harus digelar jika 2/3 DPD I sudah menyetujuinya.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Yang menentukan (Munaslub) kan daerah, anggaran dasar mencantumkan bahwa kalau 2/3 daerah yang minta itu harus dijalankan," tegasnya.
Sejauh ini, 31 DPD I dikabarkan telah menyatakan mendukung gelaran Munaslub untuk mengganti Novanto. Tinggal 3 DPD yang belum memberikan persetujuan, yakni NTT, Papua dan Papua Barat. Adapun syarat digelarnya Munaslub harus mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD Partai Golkar se-Indonesia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan dirinya akan tunduk dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya