Soal orang Istana larang SBY mengkritik, PDIP sebut 'itu orang usil'
Merdeka.com - Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap ada pihak Istana yang tak senang jika dikritik. Bahkan orang itu sempat mengirim pesan ke SBY agar ketua umum Partai Demokrat itu tak lagi mengkritik kebijakan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan tidak ada larangan untuk mengkritik pemerintah. Menurut dia, itu hanya oknum yang ingin mengadu domba antara pemerintah Jokowi dan SBY.
"Enggaklah, itu orang usil yang mau adu domba," kata Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (9/2).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dia menegaskan jika pemerintahan Jokowi tidak antikritik. Bahkan menurut dia, Presiden Jokowi sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan oleh siapapun termasuk SBY.
"Coba baca apa yang disampaikan Pak Johan Budi di media massa hari ini, Presiden sangat menghargai setiap apresiasi dan kritik yang diberikan apalagi kalau kritik datang dari seorang mantan presiden, yang memiliki jam terbang yang panjang, memiliki pengalaman pengetahuan yang luas sangat diperhatikan dan diapresiasi," tegas Hendrawan.
Dia mencontohkan, Jokowi sangat terbuka dengan kritik saat mengundang sejumlah elemen masyarakat datang ke Istana. Menurut dia, itu sebagai upaya Jokowi menerima aspirasi rakyatnya.
"(Istana) sangat tidak antikritik, gimana antikritik kan waktu itu memanggil budayawan, para pakar bahkan pelawak ke Istana," terang dia.
Ketika ditanya siapa yang mengirim pesan kepada SBY agar tak mengkritik?
"Hehehe enggak tahu, ya coba ditanyakan ke Pak SBY," jawab dia.
"Intinya kita harus menyatukan sinergi nasional untuk menghadapi tantangan MEA trans pacific partnership, ini tidak mudah," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Jokowi. Melalui media sosial, SBY sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.
Namun beberapa bulan belakangan ini, SBY sempat menghilang berkomentar tentang pemerintah. Apa penyebabnya?
Melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.
"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara itu dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).
Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vocal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.
"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.
SBY menegaskan jika kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kebaikan bangsa. Menurut dia, dalam politik wajar jika ada yang saling mengkritik dan mengoreksi.
"Inilah yang kita harus banyak belajar, bahwa itu politik, itu demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi, untuk kebaikan," tegas Ketua Umum Partai Demokrat ini. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaSBY marah melihat ada kadernya yang asyik ngobrol saat dia sedang memberikan arahan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaUsman menyebut, kritik sosial yang ditujukan seniman lewat karya seni terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dilarang.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaSusilo Bambang Yudhoyono merespons soal kritikan yang disampaikan kalangan akademisi terkait demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSBY mengatakan seluruh kader Demokrat wajib bersyukur dikhianati NasDem dan Anies.
Baca SelengkapnyaLuhut bahkan meminta mereka untuk pindah dari Indonesia bila dianggap semua jelek.
Baca SelengkapnyaTaufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca SelengkapnyaSBY meminta kader Demokrat itu tidak bicara dan mendengarkan arahan penting darinya.
Baca Selengkapnya