Soal Pancasila Versus Khilafah di Pilpres, BPN Sebut Kubu Jokowi Panik dan Stres

Merdeka.com - Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade tak sependapat dengan pernyataan mantan Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono yang menyatakan Pilpres ini adalah ajang pertarungan ideologi Khilafah dan Pancasila. Menurutnya, pernyataan Hendropriyono itu hoaks.

Dia mengatakan, Prabowo memegang teguh ideologi Pancasila. Sebab, sejak umur 18 tahun, Prabowo menandatangani kontrak dengan negara untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

"Jadi bagi kami Pancasila itu sudah final. Saya ingin menjawab sekaligus pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan juga saudara Hendropriyono, kedua orang tokoh pendukung Pak Jokowi yang terlihat panik. Luhut membangun narasi yang menyatakan akan ada upaya mengganti ideologi Pancasila, lalu ditambah Hendropriyono bilang Pilpres ini adalah pertarungan khilafah dan ideologi Pancasila. Saya rasa pernyataan mereka berdua adalah publik hoaks kalau menuduh kami akan mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah," kata Andre ditemui di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Dia menilai pernyataan kedua tokoh itu menakuti rakyat dan berbahaya. Menurut Andre, keduanya menciptakan narasi sehingga muncul ketakutan di tengah masyarakat.

Andre juga menuding sejumlah pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf pernah menuding Prabowo didukung HTI dan mendukung Islam radikal.

"Mulai Rommy, siapa tuh Ketua Umum PPP yang teman Pak Jokowi ditangkap oleh KPK itu itu juga dia juga menuduh Pak Prabowo didukung oleh HTI. Lalu Hasto Sekjen PDIP bilang kami didukung oleh Islam radikal. Ini mengonfirmasi bahwa ada strategi yang terstruktur, masif yang direncanakan oleh kubu Pak Jokowi untuk membangun narasi dan opini bahwa kami didukung Islam radikal dan HTI," kata Andre.

"Ditambah pernyataan Luhut dan Hendropriyono. Ini menunjukkan bahwa ada yang panik, ada yang stres dan takut kalah sehingga mem-framing, melakukan fitnah keji kepada pihak kami," tukasnya.

Andre menambahkan, masyarakat saat ini cukup objektif dan tahu bahwa Prabowo tidak mungkin seperti yang dituduhkan tersebut. Partai Gerindra, kata dia, di mana Prabowo menjabat Ketua Umum adalah partai yang sangat majemuk di mana ada sayap Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Terkait hal ini juga akan disampaikan dalam debat capres pada Sabtu (30/3) besok karena sesuai dengan tema salah satu debat yaitu ideologi.

Sementara mengenai tema pertahanan, Andre mengatakan Prabowo akan menyampaikan bahwa jika terpilih menjadi presiden, Prabowo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI. Hal ini dinilai sebagai sebuah kemunduran terhadap demokrasi dan reformasi.

Seharusnya, kata dia, pemerintah meminta Panglima TNI maupun Kementerian Pertahanan untuk mengembangkan struktur TNI. Kemudian pemerintah menyiapkan anggarannya untuk TNI sehingga bisa dikembangkan strukturnya. Termasuk menyiapkan dana agar TNI bisa memperbanyak latihan, membeli alutsista, logistik serta peluru.

"Itu adalah yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo bagaimana TNI ke depan menjadi tentara yang dicintai rakyat yang juga mempunyai efek gentar di negara kawasan dan bagaimana pendekatan soal kasus separatis," jelasnya.

Terkait tema hubungan internasional, Andre menilai dalam beberapa tahun terakhir Jokowi terkesan menghindar dari KTT maupun forum internasional. Pihaknya pun mengaku tak tahu penyebabnya.

"Bahkan sidang umum PBB Pak Jokowi tidak pernah datang dan kita melihat berbagai rekaman yang ada kalau Pak Jokowi datang ke forum internasional itu beliau terkesan diam, tidak komunikatif dengan pimpinan-pimpinan yang ada di sebelah beliau. Misalnya dalam sisi foto bersama atau sisi makan kan videonya sering viral kita nonton mohon maaf nih ada kesannya Pak Jokowi plonga-plongo di situ," kata Andre.

"Apakah karena tidak mampu berbahasa Inggris menyebabkan Pak Jokowi menghindari untuk tampil dalam forum internasional? Yang jelas Pak Prabowo dan Bang Sandi berkomitmen akan tetap mengedepankan politik Indonesia bebas dan aktif. Serta akan berperan aktif di berbagai forum-forum dan KTT negara. Bagaimanapun Indonesia juga harus aktif menyampaikan pemikiran dan gagasan yang menguntungkan bangsa kita dan menguntungkan perdamaian dunia," pungkasnya.

Pernyataan Hendropriyono

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono sebelumnya menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Menurut dia, pertarungan Pemilu sekarang ini adalah dua ideologi berbeda.

"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," kata Hendropriyono di Gedung Pertemuan Kesatrian Soekarno Hatta, BIN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/3).

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar dia.

Hendropriyono menjelaskan, selama ini, ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Namun, dengan adanya ideologi khilafah yang sekarang ini sedang marak, masyarakat pun harus lebih memahami apa yang benar-benar menjadi pilihannya.

Hal ini kata dia, karena ideologi khilafah sendiri sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, tepatnya sejak tahun 1258. Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.

"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini. Karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924. Masa sekarang mau kesana. Jangan coba-coba. Kita tau apa yang terjadi di Suriah dan Iraq adalah karena coba-coba," kata dia.

"Jadi tolong jangan salah pilih. Saya tidak nakut-nakutin," tambahnya.

Jangan Golput

Hendropriyono turut mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya budaya atau heterogen sebenarnya tidak memiliki peluang untuk menganut ideologi khilafah yang hanya berlaku bagi penganut agama Islam.

Ia pun mengimbau agar masyarakat benar-benar yakin dengan pilihan yang dianggapnya sebagai yang terbaik. Karenanya, golput pun sebaiknya dihindari.

"Kalau pada golput ya berarti kita terima nasib. Kita kan tidak lagi bicara cuma mencari pemimpin terbaik. Tapi jangan sampai kita dipimpin oleh orang terburuk. Itu saja. Kalau sampai kita dipimpin sama orang terburuk, kita sampai ada satu titik kita tidak bisa kembali lagi. Maju kena, mundur kena, dan ini nasib kita sekarang tinggal beberapa hari lagi," ujarnya.

"Silakan pilih dan ketahuilah bahwa saudara-saudara akan memilih satu negara yang dari proklamasi sampai sekarang ideologi Pancasila atau ideologi yang lain," tandas Hendropriyono.