Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Pansus Pemilu, Fraksi Demokrat Tunggu Arahan Pimpinan

Soal Pansus Pemilu, Fraksi Demokrat Tunggu Arahan Pimpinan herman khaeron. ©2019 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Fraksi PKS dan Gerindra mengusulkan dibentuknya Pansus Pemilu untuk menelusuri dugaan kecurangan dan banyaknya petugas maupun pengawas Pemilu yang meninggal dunia. Usulan ini disampaikan saat rapat paripurna pada Rabu (8/5) kemarin. Sebagai parpol yang tergabung dalam koalisi oposisi, Demokrat tak ikut mengusulkan pansus tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Herman Khaeron menyampaikan, belum ada arahan dari pimpinan fraksi bagaimana sikap Demokrat terkait pansus tersebut. Herman mengatakan, saat ini khususnya di Komisi II tengah mendalami proses penyelenggaraan Pemilu 2019, utamanya terkait banyaknya petugas dan pengawas yang meninggal dunia dan juga yang jatuh sakit.

"Secara umum rasanya memang pansus bisa jadi mekanisme pendalaman, karena itu bisa lintas sektoral, lintas institusi. Tetapi sampai saat ini saya juga belum ada arahan dari fraksi terkait dengan apakah mendorong dibentuknya pansus ataukah kami tetap akan mendalami dulu di Komisi II," jelasnya ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Komisi II, kata Herman, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara Pemilu pada 23 Mei nanti. Pihaknya akan mengundang KPU, Bawaslu, Gakkumdu (kepolisian, kejaksaan, dan DKPP) dalam rangka evaluasi menyeluruh hasil Pemilu 2019. Dalam RDP itu, Komisi II akan mendalami kenapa Pemilu tahun ini menelan ratusan korban jiwa.

"Baru nanti setelah itu kami bisa mendapatkan bahan dan kalaupun toh memang mekanisme pansus bisa dijadikan mekanisme, tentu saya sebagai pimpinan Komisi II yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat akan berkonsultasi dengan ketua fraksi. Arah kebijakan tentu menjadi arah kebijakan fraksi," jelasnya.

Alasan partainya tak menyuarakan pembentukan pansus saat rapat paripurna, Herman mengatakan, usulan pansus tak perlu disuarakan dalam paripurna. Pansus diusulkan secara tertulis dan ditandatangani para pengusul.

"Kami juga kalau sudah ada direct dari fraksi kemana arahnya tentu kalau kemudian arahnya adalah mendukung pansus kami juga akan menandatangani usulan pansus. Kalau misalnya (arahnya) cukup dalam panja, tapi harus mendalam di Komisi II, kami juga akan lakukan. Yang pasti bahwa untuk bisa menghasilkan proses demokrasi yang baik tentu hal-hal yang menjadi persoalan di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kami juga akan lakukan evaluasi secara utuh," tutupnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan

Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Baca Selengkapnya