Soal 'People Power' Amien Rais, Fahri Minta KPU Jelaskan Tuduhan Kecurangan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan tentang dugaan potensi kecurangan di Pilpres 2019. Hal ini ia katakan berkaitan dengan ucapan Amien Rais yang mengaku akan menggerakan kekuatan masyarakat atau people power jika ada kecurangan dalam proses pemilu.
"Itu kan semacam dalam politik itu biasalah orang menyatakan dengan nada, tune yang berbeda beda. Pak Amien dalam hal ini nadanya agak keras, karena kita melihat ada yang mentok yang tidak bisa dijelaskan atau tidak mau dijelaskan sebaiknya ini dijelaskan saja oleh KPU," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).
Menurutnya, kasus pertama yang perlu dijelaskan KPU adalah 17,5 juta data invalid. Sehingga ada pencetakan surat suara secara berlebihan.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Nah itu dijelasin dong ajak cek lapangan ya kan, sebab saya dengan mereka itu bisa ngelacak ada sekian yang invalid di TPS ini, ada sekian itu kan data itu invalid kartu suaranya, tetapi ada nah kartu suara tetapi ada nanti kartu suara itu siapa yang nyoblos jadi itu pertanyaan-pertanyaan," ungkapnya.
Maka dari itu, Fahri menilai perlu ada penjelasan resmi dari KPU terkait potensi kecurangan yang ada. Baginya, penting untuk membuat masyarakat percaya tak ada kecurangan di pemilu kali ini.
"Tugas penyelenggara pemilu jawab saja, nah itu yang kita ingin dari KPU, Bawaslu jawab keraguan biar orang puas biar tenang sampai diujung gitu loh transparansi dan sebagainya mudah-mudahan begitu," ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais bakal mengerahkan massa untuk berkumpul di Monas jika pihaknya menemukan banyak ghost voters alias pemilih hantu untuk kecurangan di Pemilu Pilpres 2019 ini. Massa akan dikerahkan usai pencoblosan pada 17 April mendatang.
"Jika DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak efektif karena penuh dengan ghost voters insya Allah setelah Pemilu dan kita punya bukti ada kecurangan yang sistematik saya akan kerahkan massa untuk kumpul di Monas, menggunakan People Power," kata Amien di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim AMIN telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU.
Baca SelengkapnyaKPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur diduga melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum, terutama asas jujur, adil, tertib, terbuka, akuntable dan profesional.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaAnies memastikan, timnya masih terus mengumpulkan bukti indikasi kecurangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sulsel menemukan 200 ribu lembar surat suara pemilu tidak sesuai spesimen saat pencetakan di dua perusahaan, yakni PT Adi Perkasa dan Fajar Grafika.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaKPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca Selengkapnya