Soal perberat calon independen di Pilkada, Ketua DPR ogah berpolemik

Merdeka.com - Komisi II DPR berupaya menaikkan syarat calon kepala daerah dari independen dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Syarat dukungan warga ke pencalonan independen diwacanakan naik menjadi 15 sampai 20 persen dari jumlah pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin belum mau banyak komentar. Sebab menurut dia, hal ini belum dibahas di DPR dalam hal ini Komisi II bersama dengan pemerintah.

"‎Saya tidak mau memberikan komentar terlebih dahulu sebelum alat kelengkapan itu membahasnya, kan ini baru rencana," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).

Politisi Partai Golkar ini berharap, ada dinamika tersendiri antara DPR dengan pemerintah terkait penggodokan UU Pilkada tersebut. Sebab dengan begitu akan muncul budaya demokrasi. ‎

"Adapun kalau ada wacana biarkan di alat kelengkapan yang membahasnya dengan pemerintah. Nanti Depdagri bagaimana, daftar isian masalahnya dari DPR gimana," tuturnya.

Meski Presiden Jokowi menginginkan agar tak ada maksud terselubung dalam revisi tersebut, Ade mengingatkan kembali bahwa penyusunan dalam revisi, pemerintah wajib ambil bagian. ‎

"‎Jadi pemerintah dalam hal ini presiden diwakilkan oleh para menterinya, atau sesuai ditunjuk dengan surpresnya. Nah kemudian dewan silakan membahas, sekali lagi posisi pemerintah apa, DPR apa," tandasnya.‎