Soal pergantian Ketua DPR, Demokrat bakal ikuti aspirasi rakyat
Merdeka.com - Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR tengah disorot usai ditahan atas kasus korupsi e-KTP. Fraksi Partai Demokrat menyatakan akan mengikuti pandangan rakyat soal wacana pergantian Setnov dari jabatan Ketua DPR.
"Yang jelas Partai Demokrat itu tidak pernah jauh dari pandangan masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Soal mekanisme pergantian Ketua DPR, kata Roy, MKD bisa mengambil keputusan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
"Kalau kondisinya sudah seperti sekarang artinya dengan posisi beliau sebagai Ketua DPR meskipun ketua itu kolektif kolegial tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijalankan tidak oleh ketua. Maka saya secara pribadi MKD itu bisa mengambil keputusan demi rakyat," tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan pihaknya menyerahkan urusan pergantian Setnov dari kursi pimpinan DPR kepada proses di MKD.
"Iya Demokrat meminta supaya pengisian lowongan jabatan Ketua DPR paska Pak Novanto ditetapkan jadi tersangka agar ikuti mekanisme ketentuan yang sudah diatur jelas dalam UU MD3. Jalankan saja," tambahnya.
Diketahui, Setnov akhirnya ditahan di rumah tahanan negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari terhitung 17 November sampai 6 Desember. Setnov yang sudah ditetapkan dua kali menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP itu tak menyangka kalau ditahan.
Golkar akan menyikapi penahanan Setnov dengan menggelar rapat pleno pada Selasa (21/11). Rapat itu bertujuan membahas wacana Plt Ketum dan Munaslub. Dua nama santer disebut akan menjadi Plt Ketum, yakni Sekjen Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaWacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaMKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.
Baca Selengkapnya