Ketua KPU sebut pernyataan SBY pengingat agar aparat netral di Pilkada
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim adanya dugaan ketidaknetralan aparatur negara yakni Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa pernyataan SBY sebagai bentuk peringatan agar aparat tetap menjunjung tinggi netralitas.
"Itu kan pesan biasa saja. Pesan untuk siapapun mengingatkan kembali," katanya di kantor KPU RI Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
KPU juga telah berkomitmen bersama pemerintah agar aparatur sipil negara tak ikut campur dalam pesta demokrasi.
"Pas kemarin kami rapat dengan Menko Polhukam kan sudah disampaikan. Komitmen semua aparat pemerintahan ASN, TNI, Polri, BIN Memang sudah menjadi kewajiban mereka harus netral. Ada regulasi yang bisa ditegakkan untuk menjaga itu," ujar Arief.
Terkait pernyataan Presiden keenam RI tersebut, menurut Arief tak mengganggu kondusivitas jelang Pilkada maupun Pemilu nanti.
"Enggak (ganggu), semua orang memang harus berbuat sepeti itu. Setiap orang pasti memberi seruan-seruan yang sama," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada.
Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.
Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.
"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.
"Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.
Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaAnggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca SelengkapnyaSyarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaAboe ingin tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan di tengah menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu.
Baca Selengkapnya