Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Perppu Ormas, Pimpinan DPR sebut pembahasan sangat dinamis

Soal Perppu Ormas, Pimpinan DPR sebut pembahasan sangat dinamis Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas Nomor 2 tahun 2017 belum tentu disetujui oleh setiap fraksi di DPR. Menurutnya, jika ada dinamika antar fraksi terkait Perppu Ormas itu akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR.

"Yang pasti proses pembahasan Perppu Ormas kan sudah ditindaklanjuti di Komisi II resminya. Bagaimana dinamika maupun proses tindak lanjut kita serahkan ke komisi II," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

"Permasalahannya sungguh pun ketentuan itu ada di persidangan sekarang tapi apabila ada semacam kesepakatan dari seluruh fraksi biasanya bisa ada yang beda sedikit dalam kaitan dengan ketentuan yang ada," ungkapnya.

Lanjut Taufik, pembahasan Perppu Ormas itu tentunya akan sangat dinamis di fraksi-fraksi DPR dan akan tangani oleh komisi II DPR. Kemudian pembahasan itu dibawa ke sidang paripurna. Jadi, tambah Taufik, masih memungkinkan bahwa pembahasan itu masih akan terus menuai perdebatan yang cukup panjang.

"Kondisi pembahasan kan sangat dinamis sehingga tentunya dari sikap yang mungkin secara tidak resmi yang disampaikan, dinamika yang terjadi itu nanti akan diputuskan secara mekanisme di Komisi II apakah nanti pembahasan tingkat I bisa memutuskan secara bulat atau tidak," ujarnya.

"Tapi kalau tidak bulat dibawa di dalam forum tertinggi yaitu paripurna. Di paripurna misal ada berbagai macam pendapat fraksi secara resmi, di paripurna itulah bisa terjadi. Bisa juga diputuskan, kan tinggal DPR setuju atau tidak, tidak ada embel-embel yang lain kecuali apakah setuju atau tidak," tandasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya