Follow
Soal Perpres TKA, Sekjen Nasdem sebut cara berpikir Fadli Zon terbalik
Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpikir keliru dengan pernyataan yang mengusulkan DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing (TKA).
"Apa urgensinya Pansus itu dibikin. Pansus itu karena cara berpikir yang salah," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Dia menyebut permasalahan tersebut akibat anggota dewan sebelumnya tidak menghasilkan Undang-Undang (UU) perlindungan tenaga dalam negeri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
Seharusnya, kata dia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dapat ucapkan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.
"Ini presiden mengambil inisiatif untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri. Bukan terbalik, ini cara berpikir terbalik, ini bagian dari mempolitisasi," ucapnya.
Karena hal itu, Johnny menyarankan kepada Fadli yang seharusnya partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut dapat mengambil langkah inisiatif untuk merevisi UU Ketenagakerjaan.
"Kalau mau, saran saya ke Pak Fadli Zon, Partai Gerindra mengambil inisiatif merevisi UU tenaga kerja itu. Sehingga perpres yang dikeluarkan oleh presiden bisa ditingkatkan kekuatannya menjadi UU selama ini ada kekosongan hukum," jelas Johnny.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing salah arah. Sebab, kata dia, kebijakan itu tidak berpihak pada pekerja lokal.
Fadli juga beranggapan Perpres itu berbahaya serta perlu dikoreksi. Dia pun beranggapan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.
"Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan. Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring," ujarnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengungkapkan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partainya dalam kontestasi Pilkada.
Baca Selengkapnya
Fadli juga dikenal sebagai penulis dan editor yang aktif menerbitkan karya-karya di bidang politik dan sosial kebudayaan.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Ketum PAN Zulkifli Hasan membantah tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Pemilihan Kepala Daerah
Baca Selengkapnya
PAN masih terus berkomunikasi dengan partai lain untuk membahas sosok yang nantinya akan diusung di Pilkada.
Baca Selengkapnya
PKS telah memberikan keputusan bahwa Anies akan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.
Baca Selengkapnya
PAN mendorong kadernya Zita Anjani untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengatakan usulan tersebut boleh-boleh saja disampaikan.
Baca Selengkapnya
Zita mundur dari DPRD Jakarta karena dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus.
Baca Selengkapnya
Zulhas menegaskan, PAN telah menyerahkan sepenuhnya kepada Khofifah.
Baca Selengkapnya
Diketahui, Presiden Jokowi tak setuju jika Kaesang maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya