Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal PK putusan MA, Golkar kubu Agung Laksono serahkan ke Menkum HAM

Soal PK putusan MA, Golkar kubu Agung Laksono serahkan ke Menkum HAM Islah Golkar. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali menyatakan akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap amar putusan Mahkamah Agung (MA). Namun PK rencananya akan diajukan setelah ada dukungan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly. Sebab, MA meminta Menkum‎ HAM untuk mencabut Surat Keputusan (SK) hasil Munas Ancol.

"PK kita tidak (mengajukan) sampai hari ini karena posisi kita hanya tergugat intervensi, jadi jangan salah nih. Mau PK atau tidak itu tergantung pemerintah karena tergugat utamanya kan pemerintah karena SK Menkum HAM yang diberikan kepada kita. Apalagi putusan MA untuk TUN (PTUN) itukan teman-teman sudah tahu kalau tidak memenangkan siapapun. Cuma memerintahkan pencabutan surat keputusan yang sudah dibuat oleh Menkum HAM," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Namun Zainuddin menegaskan, untuk sementara ini, dalam waktu dekat akan mengajukan kasasi setelah kalah banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas gugatan kubu Aburizal Bakrie terhadap kubu Agung.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi sekali lagi, PK kita belum karena menunggu sikap pemerintah. Tapi kalau untuk Pengadilan Tinggi itu kita masukkan kasasi karena kita yang menjadi tergugat satunya. Jadi Pengadilan Jakut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian kita kasasi di MA," tuturnya.

Menurutnya, Agung akan disalahkan kader Golkar jika tak ajukan kasasi. Sebab dalam hasil PT TUN, menghasilkan upaya rekonsiliasi kedua belah pihak.

"Itu nanti, apa namanya, kader ataupun pengurus akan menyalahkan Pak Agung kenapa didiamkan, kenapa diterima. Keputusan PT itukan pengaku Munas baikan. Kalau kita diamkan berarti sama dong kita mengakui itu. Jadi bukan soal tidak kenegarawanan, masa dia dikalahkan kemudian dia diam saja. Dia akan disalahkan pengikutnya. Jadi bukan persoalan negarawan tidak kenewaranan," jelasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Dukung Ganjar, Airlangga : Belum Ada Hilalnya
Golkar Dukung Ganjar, Airlangga : Belum Ada Hilalnya

Airlangga memastikan berkomitmen mendukung Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Airlangga Soal Megawati Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae di Sidang Sengketa Pilpres
Respons Santai Airlangga Soal Megawati Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae di Sidang Sengketa Pilpres

Menurut Airlangga, Partai Golkar bakal menunggu keputusan resmi hakim MK soal sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Agus Gumiwang Ungkap Proses Penunjukkan Dirinya Jadi Plt Ketum Golkar
Agus Gumiwang Ungkap Proses Penunjukkan Dirinya Jadi Plt Ketum Golkar

AGK mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai PLT ketua umum Partai Golkar dilkukan secara musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya
Respons Airlangga Terkait Peluang Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan atau PDIP
Respons Airlangga Terkait Peluang Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan atau PDIP

Airlangga juga menuturkan Golkar dekat dengan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo diakui Airlangga sebagai mantan orang Golkar.

Baca Selengkapnya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya

"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.

Baca Selengkapnya
8 Hakim MK Tangani Sengketa Pilpres 2024, Pastikan Tak Ada Deadlock
8 Hakim MK Tangani Sengketa Pilpres 2024, Pastikan Tak Ada Deadlock

Jubir MK pastikan tidak akan ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub

Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pilpres Kembali Digelar 22 April 2024, Agenda Pembacaan Putusan
Sidang Sengketa Pilpres Kembali Digelar 22 April 2024, Agenda Pembacaan Putusan

Sidang sengketa Pilpres 2024 belum selesai. Agenda sidang berikutnya pembacaan putusan yang akan digelar pekan depan.

Baca Selengkapnya
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten

Golkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.

Baca Selengkapnya
Hakim Ketua MK Larang Interupsi saat Sidang Putusan Sengketa Pileg 2024
Hakim Ketua MK Larang Interupsi saat Sidang Putusan Sengketa Pileg 2024

Pengucapan putusan pada hakikatnya adalah penyampaian pernyataan dan pendapat hakim yang harus dihormati.

Baca Selengkapnya
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru

Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.

Baca Selengkapnya
2 Ormas Golkar Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Periode 2024-2029
2 Ormas Golkar Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Periode 2024-2029

Dukungan itu juga sehubungan menurut banyak prestasi yang diperoleh oleh Golkar semasa kepemimpinan Airlangga

Baca Selengkapnya