Soal posisi ketua DPR, PDIP minta Novanto utamakan kepentingan bangsa
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Setya Novanto sebagai ketua DPR tidak campur tangan atas proses hukum yang dialami. Menurut Hasto, semua warga sama di mata hukum dan dilarang mempolitisasi.
"Kami mendukung setiap proses hukum guna memberantas korupsi. Tidak ada satu warga bangsa pun yang memiliki kekebalan hukum. Semua wajib menaati proses hukum itu, namun pada saat yang bersamaan seluruh aparat hukum wajib mengedepankan proses hukum yang berkeadilan, dilarang memolitisasi hukum dan harus sesuai dengan mekanisme hukum itu sendiri," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (20/11).
Hasto menambahkan, Novanto harus mengedepankan kepentingan bangsa terkait posisi ketua DPR yang tak bisa dijalankannya itu.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Jangan sampai persoalan tersebut mengganggu jalannya pemerintahan negara, khususnya melalui DPR RI. Sebab DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sehingga efektivitas kerja pimpinan DPR sangatlah penting," katanya.
Hasto pun menyerahkan posisi ketua DPR kepada Golkar. Menurut Hasto, PDIP enggan mencampuri urusan partai lain. "Tentunya hal tersebut juga diatur dalam tatib DPR dan PDI Perjuangan meminta agar semua menaati tatib DPR RI tersebut," katanya.
Hasto juga berharap kasus Novanto menjadi pelajaran penting yaitu setia warga negara wajib menaati hukum. Terlebih, ketika hukum tersebut diabdikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"PDI Perjuangan akan terus mengingatkan kadernya untuk benar-benar hati-hati untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Mari kita ambil hikmah dari apa yang terjadi dengan persoalan e-KTP tersebut agar tidak terulang kembali," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto akhirnya ditahan di rumah tahanan negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari terhitung 17 November sampai 6 Desember. Novanto yang sudah ditetapkan dua kali menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP itu tak menyangka kalau ditahan.
Novanto dibawa dari RSCM dengan menggunakan kursi roda lalu dimasukkan ke mobil. Novanto saat itu mengenakan kemeja putih dibalut rompi oranye yang artinya tahanan KPK. Tak ada lagi perban di kepala Novanto (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaDia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut dipilihnya Ganjar-Mahfud sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bukan untuk kepentingan partai.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaMegawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaNamun, hingga saat ini partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyatakan secara resmi sikap politik ke depannya.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya