Follow
Soal putaran 2, Sekjen PKB serahkan keputusan pada pengurus DKI
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding belum mau mengungkap keputusan partainya dalam Pilgub DKI 2017 putaran kedua. Karding menyerahkan keputusan dukung Ahok atau Anies Baswedan kepada pengurus DPW PKB DKI Jakarta.
"Kalau soal Pilkada, DPP berpandangan bahwa kewenangan tentang Gubernur DKI ada di DPW. Jadi kita serahkan segalanya pada DPW," kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/3).
Menurutnya, DPP PKB memberikan hak penuh kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk memilih Paslon Cagub dan Cawagub yang akan didukung. Sebab, DPW yang paling tahu aspirasi masyarakat di bawah.
-
Siapa yang menentukan Bacagub-Bacawagub PKB? 'Saya sejak keputusan banyak yang harus diambil, dilemanya saya tidak ikut-ikut, saya serahkan ke Desk Pilkada,' kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
"Mereka (DPW) yang lebih tahu, yang berinteraksi sama masyarakat, yang berinteraksi sama calon. Jadi sepenuhnya DPP memberi kewenangan kepada DPW DKI," tambah dia.
Ketika dikonfirmasi seputar arah dukungan dari para pendukung PKB di akar rumput, Karding mengatakan, PKB belum membuat survei tentang itu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
DPW PKB mendengar aspirasi dari tingkat ranting, PAC, DPC, hingga DPW sebelum mendukung Anies.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya
PKB meminta agar PKS juga ikut diajak masuk ke pemerintahan mendatang atau Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca Selengkapnya
PKB menyerahkan surat dukungan kepada dua calon gubernur-calon wakil gubernur dan dua calon bupati-calon wakil bupati untuk bertarung pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca Selengkapnya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya