Soal rekomendasi Pansus Pelindo, Fadli Zon sebut JK tak paham UU

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar Presiden Joko Widodo menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II. Sebab, kata Fadli, rekomendasi Pansus Pelindo II yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR sifatnya mengikat.

"Ya kalau pansus kan mengikat jadi pansus ini mempunyai daya ikat ke pihak eksekutif," kata Fadli di Istana, Jakarta, Senin (21/12).

Fadli menampik bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya sebagai saran politik sebagaimana apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Jadi ini bukan kata Pak JK sekedar saran politik, ini mengikat, ini undang-undang jadi saya kira pemahaman Pak JK itu agak kurang dalam soal UU itu, pansus ini mengikat," jelasnya.

Sekali lagi, tegas Fadli, DPR telah mengirimkan surat rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Joko Widodo pada Jua (18/12) pekan kemarin.

"Sudah, saya sudah teken langsung tanggal 18 sore dan langsung diantarkan ke Istana. Mungkin administrasi agak terlambat," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pansus Pelindo II DPR telah mengeluarkan rekomendasi bila Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR minta Presiden Jokowi untuk mengganti dua orang tersebut.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya saran politik. JK seakan pasang badan untuk kedua orang tersebut.