Soal reshuffle, PDIP usul Jokowi sebaiknya dengar saran banyak pihak

Merdeka.com - Wacana reshuffle menteri Kabinet Kerja semakin kencang. Untuk kesekian kalinya politikus PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan urusan reshuffle biarlah menjadi hak Presiden Jokowi, karena beliau lah yang memang memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan apakah itu diperlukan atau tidak.

"Kita serahkan saja kepada Pak Jokowi sebagai orang yang memiliki hak untuk melakukan reshuffle atau tidak. Tapi memang diharapkan, Pak Jokowi juga mau mendengarkan hasil-hasil kajian dari publik, pengamat, surveyor dan lain sebagainya," ujar Hasanuddin di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (13/5).

"Hal ini penting, agar harapan masyarakat yang tinggi kepada beliau bisa terwujud dan menjadi kenyataan," katanya menambahkan.

Anggota Komisi I DPR ini menyebut, penilaian masyarakat dan sejumlah pengamat politik serta pemerhati kebijakan, menekankan aspek buruknya penataan ekonomi, sebagai salah satu alasan mengapa reshuffle penting untuk dilakukan oleh sang Presiden.

Dirinya menekankan, jika nantinya memang perlu dilakukan perombakan di kabinet, maka biarkan saja Presiden sendiri yang memutuskan hal tersebut, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas para pembantu yang dibutuhkan dalam kabinet kerjanya.

"Kalau menurut banyak orang sih keluhannya itu masalah ekonomi. Tapi karena saya bukan orang ekonomi, saya enggak bisa berkomentar lebih jauh. Namun dari yang saya baca, hasil penelitian beberapa pihak menunjukkan adanya sejumlah titik-titik lemah di bidang ekonomi," ujar Hasanuddin.

"Karena Presiden kan yang lebih tahu orang seperti apa yang dibutuhkan untuk membantunya. Seorang Presiden kan memang harus mempunyai pembantu yang cakap dalam bekerja di lapangan," pungkasnya.