Soal RUU Pemilu, PKB ikut pemerintah atau oposisi? 'Lihat nanti'

Merdeka.com - Fraksi partai politik di DPR RI tengah melakukan lobi dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Satu pasal yang paling bikin alot adalah tentang besaran presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

20 Juli akan menjadi ajang penentuan keputusan RUU Pemilu dalam rapat paripurna. Lima partai pendukung pemerintah solid ingin ambang batas capres 20-25 persen. Hanya dua partai yang membelot, yakni PAN dan PKB. Keduanya ingin ambang batas dihapuskan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan ingin berada di tengah antara keinginan partai oposisi dan pendukung pemerintah. PKB usul, presidential threshold sebesar 10-15 persen.

"Kita ingin menjembatani partai pemerintah dengan yang non pemerintah," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7).

Daniel mengatakan, PKB tak ingin penentuan RUU Pemilu dilakukan dengan mekanisme voting. Voting dapat terjadi, sebab Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ingin presidential threshold dihapus. Tapi PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP ingin 20-25 persen.

Daniel menegaskan, PKB masih bisa berubah dari angkat saat ini yang diinginkan yakni 10-15 persen. Tapi dia tak mau mengungkap, apakah perubahan PKB nanti merapat ke kubu oposisi atau pemerintah.

"Kita lihat tanggal 20 nanti pas paripurna, tetapi niat kita baik, agar terjadi musyawarah mufakat," jelas Daniel.

Dia akui bukan tidak mungkin akan terjadi voting dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Sehingga saat ini, PKB terus melakukan lobi kepada partai-partai. Soal keputusan merapat kemana tanggal 20 itu, dia menolak membocorkan.

"Kita lihat nanti," singkat Daniel sembari tertawa.

"Semua pihak (termasuk Muhaimin Iskandar), terlibat (lobi RUU Pemilu)," tutup dia.