Soal Server KPU Diretas, Fadli Zon Minta KPU Gunakan Cara Hitung Manual

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kabar server Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetting memenangkan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia justru mencurigai server KPU tersebut, contohnya politisi NasDem Akbar Faisal yang menyebut data KPU pernah disedot pada tahun 2014 lalu.

"Menurut saya server KPU itu memang bermasalah. Pantas dicurigai. Karena di masa lalu tahun 2014, saudara Akbar Faisal kalau tidak salah pernah kemudian terungkap juga di media ada penyedotan data," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Kecurigaan Fadli juga berangkat dari server KPU yang pernah down di beberapa pelaksanaan Pilkada. Mestinya, server KPU memiliki perisai yang kuat.

"Jadi wajar orang curiga terhadap survei KPU dan juga dibeberapa pilkada ada yang servernya down gak boleh dong server KPU down. Mau serang hacker mau diserang siapapun liat aja bank juga servernya gak pernah tuh down mereka berlapis-lapis," jelasnya.

Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu justru mengusulkan KPU mematikan servernya bila tidak bisa meyakinkan masyarakat. Baiknya, kata Fadli, KPU melakukan cara penghitungan suara manual daripada menggunakan teknologi yang rawan dicurigai.

Simak berita KPU selengkapnya di Liputan6.com

"Saya usul server KPU tuh tidak usah dipakai dimatikan saja. kalau dia sewa ya sewanya dibatalkan, gak usahlah lebih bagus hitung manual. Manual berjenjang enggak apa apa lebih lama tapi gak usah pake server-serveran lagi," jelasnya.

"Nanti hitungannya itu diubah-ubah gitu. kemudian servernya di hack nanti paling tanggapannya ya 'kami belum bisa mampu melakukan' seperti itu lah, De Javu. Jadi kita udah tau jawabannya pun udah tau. Jadi sebaiknya sever KPU itu dibuang aja kira-kira begitu dalam tanda petik dibuang gak usah dipakai lagi," tambah Fadli.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platdiv media sosial apa saja dari ketiganya.

"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan indivasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.