Soal Server KPU Diretas, Fadli Zon Minta KPU Gunakan Cara Hitung Manual
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kabar server Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetting memenangkan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia justru mencurigai server KPU tersebut, contohnya politisi NasDem Akbar Faisal yang menyebut data KPU pernah disedot pada tahun 2014 lalu.
"Menurut saya server KPU itu memang bermasalah. Pantas dicurigai. Karena di masa lalu tahun 2014, saudara Akbar Faisal kalau tidak salah pernah kemudian terungkap juga di media ada penyedotan data," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
Kecurigaan Fadli juga berangkat dari server KPU yang pernah down di beberapa pelaksanaan Pilkada. Mestinya, server KPU memiliki perisai yang kuat.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Kenapa Ketua KPU diberhentikan? Dalam sidang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari ini, Rabu (3/7), Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua KPU RI.'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
"Jadi wajar orang curiga terhadap survei KPU dan juga dibeberapa pilkada ada yang servernya down gak boleh dong server KPU down. Mau serang hacker mau diserang siapapun liat aja bank juga servernya gak pernah tuh down mereka berlapis-lapis," jelasnya.
Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu justru mengusulkan KPU mematikan servernya bila tidak bisa meyakinkan masyarakat. Baiknya, kata Fadli, KPU melakukan cara penghitungan suara manual daripada menggunakan teknologi yang rawan dicurigai.
Simak berita KPU selengkapnya di Liputan6.com
"Saya usul server KPU tuh tidak usah dipakai dimatikan saja. kalau dia sewa ya sewanya dibatalkan, gak usahlah lebih bagus hitung manual. Manual berjenjang enggak apa apa lebih lama tapi gak usah pake server-serveran lagi," jelasnya.
"Nanti hitungannya itu diubah-ubah gitu. kemudian servernya di hack nanti paling tanggapannya ya 'kami belum bisa mampu melakukan' seperti itu lah, De Javu. Jadi kita udah tau jawabannya pun udah tau. Jadi sebaiknya sever KPU itu dibuang aja kira-kira begitu dalam tanda petik dibuang gak usah dipakai lagi," tambah Fadli.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platdiv media sosial apa saja dari ketiganya.
"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan indivasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaHarli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaPemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menduga sistem telah diatur untuk memenangkan paslon tertentu
Baca SelengkapnyaBerharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca SelengkapnyaGugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.
Baca SelengkapnyaBendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI.
Baca SelengkapnyaTujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.
Baca Selengkapnya