Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Server KPU Diretas, Fadli Zon Minta KPU Gunakan Cara Hitung Manual

Soal Server KPU Diretas, Fadli Zon Minta KPU Gunakan Cara Hitung Manual Fadli Zon. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kabar server Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetting memenangkan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia justru mencurigai server KPU tersebut, contohnya politisi NasDem Akbar Faisal yang menyebut data KPU pernah disedot pada tahun 2014 lalu.

"Menurut saya server KPU itu memang bermasalah. Pantas dicurigai. Karena di masa lalu tahun 2014, saudara Akbar Faisal kalau tidak salah pernah kemudian terungkap juga di media ada penyedotan data," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Kecurigaan Fadli juga berangkat dari server KPU yang pernah down di beberapa pelaksanaan Pilkada. Mestinya, server KPU memiliki perisai yang kuat.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi wajar orang curiga terhadap survei KPU dan juga dibeberapa pilkada ada yang servernya down gak boleh dong server KPU down. Mau serang hacker mau diserang siapapun liat aja bank juga servernya gak pernah tuh down mereka berlapis-lapis," jelasnya.

Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu justru mengusulkan KPU mematikan servernya bila tidak bisa meyakinkan masyarakat. Baiknya, kata Fadli, KPU melakukan cara penghitungan suara manual daripada menggunakan teknologi yang rawan dicurigai.

Simak berita KPU selengkapnya di Liputan6.com

"Saya usul server KPU tuh tidak usah dipakai dimatikan saja. kalau dia sewa ya sewanya dibatalkan, gak usahlah lebih bagus hitung manual. Manual berjenjang enggak apa apa lebih lama tapi gak usah pake server-serveran lagi," jelasnya.

"Nanti hitungannya itu diubah-ubah gitu. kemudian servernya di hack nanti paling tanggapannya ya 'kami belum bisa mampu melakukan' seperti itu lah, De Javu. Jadi kita udah tau jawabannya pun udah tau. Jadi sebaiknya sever KPU itu dibuang aja kira-kira begitu dalam tanda petik dibuang gak usah dipakai lagi," tambah Fadli.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platdiv media sosial apa saja dari ketiganya.

"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan indivasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Suara PSI Melonjak, KPU Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Hasil Resmi Rekapitulasi
Suara PSI Melonjak, KPU Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Hasil Resmi Rekapitulasi

DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Baca Selengkapnya
KPU Nonaktifkan 7 PPLN Kuala Lumpur Buntut Masalah Data Pemilih
KPU Nonaktifkan 7 PPLN Kuala Lumpur Buntut Masalah Data Pemilih

Pemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Baca Selengkapnya
Situs KPU Diserang saat Penghitungan Suara Pemilu 2024, Ini Saran Pakar Keamanan Siber
Situs KPU Diserang saat Penghitungan Suara Pemilu 2024, Ini Saran Pakar Keamanan Siber

Pratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan, Ajak Rakyat Kawal Rekapitulasi KPU
TPN Ganjar-Mahfud Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan, Ajak Rakyat Kawal Rekapitulasi KPU

Ganjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024

KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Timnas AMIN Keras Tuding Server KPU Punya Algoritma Atur Menangkan Paslon Tertentu
VIDEO: Timnas AMIN Keras Tuding Server KPU Punya Algoritma Atur Menangkan Paslon Tertentu

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menduga sistem telah diatur untuk memenangkan paslon tertentu

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Dugaan Data Pemilu KPU Diretas: Usut Tuntas Siapa Pelakunya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Dugaan Data Pemilu KPU Diretas: Usut Tuntas Siapa Pelakunya

Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber

Baca Selengkapnya
Surat Suara Robek, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang dan Penghitung Ulang di Cirebon
Surat Suara Robek, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang dan Penghitung Ulang di Cirebon

Gugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni NasDem Usulkan Cara Ini untuk Buktikan Dugaan Penggelembungan Suara PSI
Ahmad Sahroni NasDem Usulkan Cara Ini untuk Buktikan Dugaan Penggelembungan Suara PSI

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap
KPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap

Tujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.

Baca Selengkapnya