Soal Tapanuli, Sihar tak setuju adanya pemekaran provinsi di Sumut
Merdeka.com - Debat publik pertama Pilgub Sumut 2018 antara pasangan nomor satu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan nomor dua Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus digelar di Medan, Sabtu (5/5). Musa menanyakan Sihar terkait setuju atau tidak pemekaran provinsi Tapanuli.
"Mekar atau tidaknya daerah maka harus dilihat akar permasalahannya. Menurut saya, yang terjadi adalah ketimpangan pembangunan. Pemikiran untuk pemekaran itu tak perlu. Sebab umut cukup ruang untuk mengembangkan diri," jawab Sihar.
Namun Musa belum merasa puas dengan jawaban Sihar terkait setuju atau tidaknya pemekaran Tapanuli.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Mengapa penyimpangan sosial terjadi? Winles dalam bukunya yang berjudul Punishment and Reformation menyebut bahwa penyebab terjadinya suatu penyimpangan sosial atau penyebab seseorang mempunyai perilaku yang menyimpang terdiri dari dua faktor: 1. Faktor Subyektif, yakni faktor yang sudah ada dalam diri seseorang (bawaan yang telah ada sejak dilahirkan). 2. Faktor obyektif atau faktor yang berasal dari luar (lingkungan).
-
Pilkada di Sumut 2024 mencakup wilayah mana saja? Pilkada Serentak 2024 akan menentukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di seluruh provinsi di Indonesia. Pemimpin di tingkat provinsi memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayah mereka.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting untuk Sumut? Pilkada 2024 merupakan ajang penting dalam demokrasi Indonesia di mana warga di berbagai daerah akan memilih pemimpin daerah mereka, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota.
-
Kenapa keberlanjutan di Sumut penting? Keberlanjutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan pada ekosistem.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
"Tidak setuju adanya pemekaran provinsi di Sumut," tegas Sihar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hariyanto menilai selama lima tahun ke belakang tidak ada kemajuan yang berarti di Kabupaten Siak.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaAnies menambahkan jika membangun sebuah kota di tengah hutan menimbulkan ketimpangan.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaDengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.
Baca SelengkapnyaAspirasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga Simalungun
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak dapat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung ketika itu pun hanya mendulang belasan persen sua
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika para arsitek dari universitas di kota-kota Indonesia turut serta, maka akan lebih indah dan tertata.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Baca Selengkapnya